BANDUNGSATU.COM – Menyusul tragedi keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Cisarua, Pemkab Bandung Barat tidak akan menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB), meski keracunan massal menu MBG di wilayah Cisarua ini sudah memakan lebih dari 100 siswa mulai dari SD, SMP, bahkan SMK yang disuplai dari dapur yang sama.
Menurut Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, melihat peristiwa keracunan kali ini berbeda dengan 3 kasus sebelumnya baik di Cihampelas maupun Cipongkor, pihaknya menimbang kebijakan penetapan status KLB belum diperlukan.
“Saya belum memutuskan status KLB, karena pemulihan (keracunan) kali ini lebih cepat dibandingkan di Cipongkor,” ungkap Jeje saat ditemui di SMPN 1 Cisarua, Selasa malam (13/10).
Imbas peristiwa tersebut, kegiatan belajar mengajar di SMPN 1 Cisarua sementara dialihkan ke sistem pembelajaran daring hingga kondisi dinilai aman.
Sementara itu, sejumlah ruang di sekolah tersebut disulap menjadi ruang darurat untuk merawat korban yang sampai saat ini masih berdatangan.
“Untuk saat ini, kegiatan belajar sementara dilakukan secara daring dulu. Fokus utama kami tetap pada penanganan pasien,” ungkap Jeje.
Data menyebut SPPG Panyandaan memproduksi sekitar 3.649 paket MBG yang disalurkan ke delapan sekolah, yakni SMPN 1 Cisarua, SMKN 1 Cisarua, MA Bina Insani, MA Ponpes Al Furqon, MTs Ponpes Al Furqon, PAUD Al Muslimin, SDN 1 Garuda, dan SDN 1 Barukai.
Kasus keracunan MBG di Kecamatan Cisarua ini merupakan kasus ke empat setelah tiga peristiwa serupa terjadi, 2 kasus di Kecamatan Cipongkor dan 1 kasus di Kecamatan Cihampelas.
“Tentunya kami dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat akan melakukan evaluasi mengenai MBG ini. Program ini sebenarnya sangat baik, tapi kalau tidak dievaluasi dengan tepat, kejadian seperti ini bisa terulang lagi,” jelas Jeje.
Saat ini Pemkab Bandung Barat telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat sistem pengawasan dan membentuk satuan tugas (satgas) di setiap wilayah.
“BGN sudah menginstruksikan agar dibentuk satgas di setiap Pemda dan Pemkot di seluruh provinsi. Evaluasi harus lebih ketat agar program MBG yang sangat baik ini tidak memberikan efek buruk di lapangan,” pungkas Jeje. (*)
