BANDUNGSATU.COM – Di masa awal duduk di Pemerintahan Bandung Barat Bupati Bandung Jeje Ritchie Ismail mengedepankan efisiensi dalam menjalankan roda pemerintahannya.
Pemerhati Pemerintahan dan Dewan Penasehat Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), Djamu Kertabudi, justru mempertanyakan apa yang melatarbelakangi dibuatnya kebijakan tersebut.
”Apa yang dimaksudkan efisiensi di sini? Apa yang melatarbelakangi sehingga terjadi efisiensi? Apakah efisiensi ini sama dengan rasionalisasi? Atau ditimbulkan dari rasionalisasi penerimaan daerah yang tidak sesuai harapan sehingga anggaran itu kurang?,” tanya Djamu, ketika ditemui setelah buka bersama dengan para tokoh Kabupaten Bandung Barat, di Sekretariat P4KBB di Jalan Cibatu Desa Cilame, Ngamprah, Sabtu (22/03).
Djamu mengatakan, apa pun alasannya, semua harus disampaikan secara transparan.
Dengan demikian publik akan paham apa yang menyebabkan munculnya kebijakan tersebut. ”Saya juga mendengar ada sejumlah SKPD. (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang anggarannya belum bisa dicairkan, nah indikator penyebab tidak bisa dicairkan itu apa?” jelas Djamu.
Djamu sendiri merasa aneh dengan anggaran yang ada di KBB. Ia sempat mendengar bahwa APBD itu akan dinolkan.
Ia pun heran dengan dengan istilah tersebut karena tidak dikenal adanya istilah itu.
”Bupati saat ditetapkan, jangan diutak- utik anggaran dulu karena dalam waktu tiga bulan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus digelar dan dibuat konsepnya,” tegas Djamu.
Lebih jauh Djamu menjelaskan bahwa tugas Bupati saat ini adalah membreak down skala prioritas dan tidak membahasan soal anggaran dulu.
Dengan adanya kesenjangan komunikasi antara perangkat daerah dan bupatinya oleh karenanya peran Sekretaris Daerah diperlukan untuk menjembatani komunikasi tersebut sehingga tidak ada kesalahpahaman interpretasi soal bagaimana anggaran pengelolaan pemerintahan akan disusun.
”Sekda ini harus bisa menjadi penghubung antara Bupati dengan pimpinan SKPD,” tegas Djamu.
Sementara itu Ketua Umum Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), Yacob Anwar Lewi mengatakan bahwa yang terpenting efisiensi itu jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat. Ia menekankan bahwa kepentingan masyarakat harus didahulukan.
”Efisiensi boleh tapi kepentingan masyarakat harus diutamakan. Jangan sampai yang ini cair tapi yang itu nggak. Efisiensi itu arahnya harus jelas. Jangan sampai tidak menguntungkan masyarakat banyak,” jelas Yakob.
”Kalau mengadakan pertemuan juga jangan sampai di hotel yang mahal. Gedung Gempungan itu representatif. Jangan sampai tidak digunakan. Pokoknya pa Jeje harus segala sikapi ini dengan ambeng paramarta. Dahulukan yang penting-penting,” pungkas Yakob. (*)
