BANDUNGSATU.COM – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KBB, Hendra Trismayadi, memberikan klarifikasi terhadap penilaian yang rendah yang diberikan pada Dinasnya. Hendra mengaku penilaian buruk tersebut tidak terlepas dari imbas dari ulah hacker yang membobol Pusat Data Nasional pada server Kementerian Kominfo.
”Data yang kami input tidak terbaca, tidak terdeteksi sehingga nilai kami terendah. Pada sebelumnya kami mendapat nilai 4.03,” kata Hendra.
Ia sendiri mengatakan bahwa target penilaian yang ia patok adalah A atau 4.05. menyikapi hal itu langkah konkrit yang diambil Disdukcapil dengan peningkatan pelayanan off line di beberapa tempat, pelayanan online dan juga pelayanan keliling.
Selain itu hendra menyinggung soal sarana-prasarana yang tidak lengkap karena anggaran yang terbatas.
”jadi harus ditingkatkan anggarannya, sehingga ada hal yang mendorong peningkatan lebih baik lagi pada masyarakat,” tegas Hendra.
Ia mencotohkan jika ada alat rusak di Kecamatan, semestinya ada alat cadangan yang bisa digunakan, sementara yang terjadi, sering kali masyarakat menunggu karena perangkatnya harus dilakukan perbaikan.
Terkait dengan penilaian yang buruk tersebut, Hendra sendiri mengatakan bahwa pihaknya melakukan langkah-langkah agar layanan bisa maksimal.
”Anggaran yang ada kami maksimalkan buat perangkat dan juga memperbaiki SDM agar layanan menjadi lebih baik,” jelas Hendra.
Ia juga mengatakan akan memaksimalkan pelayanan online karena mudah dan cepat dan bisa menjangkau wilayah terpencil KBB tanpa harus menunggu.
”Kami juga bisa berkolaborasi dengan swasta semisal Kartu Keluarga warga yang sudah dimiliki bisa jadi produk diskon ke tempat wisata atau ke toko buku, dengan demikian masyarakat bergerak, yang belum punya segera mengurus,” katanya.
Hendra juga mengaku penilaian buruk tersebut di luar dugaan. Ia menyatakan ketidak percayaannya pada penilaian itu.
”Tapi bagaimana pun kami akan melakukan perbaikan,” tegas Hendra.
Hendra juga mengatakan saat mendapat penilaian kurang baik dalam pelayanan kepada masyarakat dari KemenPANRB. Tetapi di tahun yang sama 2024, Disdukcapil mendapat penilaian terbaik dalam pelayanan publik dari Ombudsman RI. (*)
