BANDUNG BARAT, BANDUNGSATU.COM – Polemik perbedaan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) dengan kondisi melambungnya harga bahan kebutuhan pokok masih jadi polemik. Sabtu lalu (16/12) Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Bandung Barat Wendi Sukmawijaya, bahkan menuding bahwa IPH sebesar 6,24 yang dilaporkan Pj Bupati KBB Arsan Latif pada Mendagri Tito Karnavian adalah akal-akalan para pejabat perekonomian di Setda KBB dan Dinas Indag.
Anggota Fraksi PKB Dapil 2 KBB yang meliputi wilayah Cipatat, Cipeundeuy dan Cikalongwetan ini menginginkan keterbukaan dan data IPH secara resmi bisa dipublikasikan ke masyarakat, agar tidak terjadi multi tafsir.
“Apakah betul pak Pj. Bupati Arsan Latif mengetahui secara pasti data dan analisisnya dengan kesesuaian serta kenyataan di lapangan atau hanya klaim saja dengan data yang tidak valid yang telah dilaporkan kepada Mendagri,” ujarnya.
Harga yang melambung di KBB disoroti pula oleh Direktur Puskapolekbang KBB (Pusat Kajian Politik, Ekonomi dan Pembangunan KBB) Holid Nurjamil. Holid mengatakan Inflasi sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat. Hal ini bahkan bisa mengurangi kesejahteraan masyarakat.
“Inflasi dapat menyebabkan nilai uang menurun, sehingga daya beli masyarakat menjadi lebih rendah. Hal ini dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah, sehingga merusak struktur ekonomi,” kata Holid.
Ia menambahkan, inflasi yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan harga-harga di pasar. Hal ini dapat mempengaruhi investasi dan keputusan bisnis yang diambil oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi.
“Sebaiknya Pemerintah Daerah segera mencari formula yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Ada beberapa langkah strategis pengendalian inflasi yang bisa dilakukan Pemerintah,” imbuh Holid.
Holid mengatakan, langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah antara lain, melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak pasar ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang dan bekerjasama dengan daerah penghasil komoditi atau para Petani untuk kelancaran pasokan.
”Selain itu pemerintah bisa menggencarkan gerakan Menanam, merealisasikan BTT atau memberikan bantuan transportasi dari APBD,” jelasnya.
“Apa yang terjadi di KBB itu bisa disebut anomali. Di satu sisi, kawasan Cisarua, Parongpong, Lembang itu sebagai daerah penghasil cabai rawit, tapi di sisi lain terjadi kelangkaan di Pasar Panorama Lembang, sehingga harganya tidak stabil dan masyarakat tidak mampu membeli atau mengurangi daya belinya. Harus dicari permasalahannya, apa karena hasil panennya atau distribusinya?” ungkap Holid.
Ia pun mengatakan, salah satu tolak ukur untuk menilai kinerja 100 Hari Pj. Bupati adalah bagaimana peningkatan Indeks Daya Beli masyarakat.
”Jika nanti sampai akhir Desember inflasi masih tinggi dan daya beli masyarakat semakin menurun, berarti bisa dikatakan kegagalan, dan bisa saja Mendagri mengevaluasi kinerja Pj. Bupati seperti halnya yang terjadi pada Pj. Wailkota Cimahi,” pungkas Holid. (*)
