BANDUNG BARAT, BANDUNGSATU.COM – Perbedaan data antara Indeks Perkembangan Harga (IPH) dengan kondisi masih melambungnya harga kebutuhan pokok di lapangan mengundang perhatian Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Bandung Barat Wendi Sukmawijaya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi pada Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif yang sudah berhasil menurunkan IPH menjadi 6,24 pada awal Desrmber, padahal harga kebutuhan pokok terutama beras dan sejumlah komoditas keperluan dapur, masih melambung harganya.
Anggota Fraksi PKB Dapil 2 KBB yang meliputi wilayah Cipatat, Cipeundeuy dan Cikalongwetan ini menginginkan keterbukaan dan data IPH secara resmi bisa dipublikasikan ke masyarakat, agar tidak terjadi multi tafsir.
“Apakah betul pak Pj. Bupati Arsan Latif mengetahui secara pasti data dan analisisnya dengan kesesuaian serta kenyataan di lapangan atau hanya klaim saja dengan data yang tidak valid yang telah dilaporkan kepada Mendagri” ujarnya.
Sebagai Anggota Dewan, Wendi berharap kesimpang siuran ini bisa diluruskan. Apalagi, kapasitanya sebagai anggota DPRD, memiliki fungsi pengawasan, sehingga ia menginginkan tidak adanya disinformasi yang diterima masyarakat.
“Jelas, masyarakat jangan sampai mendapatkan disinformasi. Bila ini benar terjadi kebohongan publik, kami dari DPRD bisa menggunakan hak konstitusi kami,” tegas Wendi.
Wendi melanjutkan, sebagai Anggota DPRD, dirinya dan anggota DPRD lainnya mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, yang nantinya dapat memperjelas apa yang telah dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Bandung Barat terkait berita yang beredar akhir-akhir ini soal IPH tersebut.
“Dinamika roda pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat menyatakan, tolok ukur yang dipakai pemda kbb itu apa? Suatu hal yang sangat fantastis IPH-nya turun drastis hanya karena sebuah komitmen Pemda dengan para pedagang (seminggu sebelum menerima apresiasi mendagri) bahwa Pemda akan melakukan intervensi pasar. Apakah dananya sudah tersedia? Operasi pasar yang lalu saja tidak menyentuh semua wilayah KBB. Apalagi untuk intervensi yang akan datang. Ditambah adanya beban untuk membuktikan apresiasi mendagri tersebut,” kata Wendi.
“Cobalah pada saat masyarakat tengah berjibaku mempertahankan kehidupannya, Pj Bupati tidak perlu gambling dalam berasumsi. Masyarakat KBB tidak bodoh. Saya selaku anggota DPRD meminta penjelasan sejujurnya dan terbuka. Jangan seperti kasus-kasus yang lalu yag blm ada penyelesaian nya,” imbuh Wendi
