BANDUNG BARAT BANDUNGSATU – Peninjauan Kembali (PK) kepengurusan DPP Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA) oleh kubu Moeldoko dianggap sebagai usaha pembegalan politik oleh pihak yang berada di lingkaran kekuasaan.
Pemerintah harus bertindak tegas dengan adanya upaya menjaga marwah setiap partai yang ada. Jangan sampai ada lagi partai yang jadi korban dan harus terpecah belah karena diinternalnya terus digoyang.
“Ini adalah pembegalan partai, pemerintah harus bertindak jangan ada pembiaran, yang bisa merusak demokrasi di Indonesia,” tegas Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat (KBB), Imam Tunggara kepada wartawan, di Kantor DPC Demokrat KBB, Jalan Cilame Ngamprah, Senin (3/4)
Pihaknya masih tegak lurus dan loyal mendukung kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Serta mengutuk keras upaya yang dilakukan kubu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang terus mengusik eksistensi Partai Demokrat yang sah.
Dirinya melihat PK ke MA oleh kubu Moeldoko dinilai sebagai upaya untuk mengganggu Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) yang telah mengusung Capres Anies Baswedan. Disinggung soal keterlibatan istana dalam upaya PK ini, Imam tidak mau menuding terlalu jauh.
“Soal itu (peran istana) saya tidak terlalu jauh ke sana. Namun saya berharap MA menolak PK tersebut karena tidak ada novum baru yang diajukan,” ucap Imam yang siap memberikan dukungan moril langsung ke Jakarta jika diinstruksikan oleh DPP.
Terkait hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD KBB, Phiter Tjuandis menyebutkan, publik sudah bisa menduga terkait istana, karena Moeldoko saat ini semua tahu sedang berada dalam lingkaran istana dan menjabat sebagai Kepala KSP. Namun dirinya masih percaya dengan lembaga MA yang bisa memutuskan secara objektif persoalan ini.
“Kami masih percaya ke MA, makanya kami mengajukan permohonan perlindungan hukum ke MA dari PK pihak Moeldoko,” tuturnya.
Sementara Ketua Dewan Pertimbangan DPC Partai Demokrat KBB, Cecep Saepudin menyayangkan, upaya PK yang diajukan kubu Moeldoko terhadap kepengurusan sah Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY. Semestinya semua pihak kesatria menerima kekalahan ketika upaya itu juga sudah gagal di tingkat PTUN.
“Semestinya mereka kesatria menerima kekalahan, bukan mengajukan PK. Saya waktu kalah di pemilihan Ketua DPC Demokrat KBB dari Pa Imam, mengakui dan memberikan ucapan selamat ke beliau,” kata pensiunan TNI AD dengan pangkat Letnan Kolonel ini.(*)
