BANDUNGSATU.COM – Protes warga Desa Mekarjaya dan Tanjungjaya, di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang menanami jalan rusak dengan pohon serta mengancam akan golput di Pilkada dinilai sebuah bentruk ekpresi kekecewaan yang wajar.
Anggota DPRD Provinsi Jabar dari daerah pemilihan (Dapil) KBB, Edi Rusyandi mengatakan, bisa memahami kekecewaan warga yang melihat infrastruktur jalan di wilayah mereka rusak parah. Terlebih sudah 12 tahun jalan yang statusnya milik Pemda KBB itu tidak pernah tersentuh perbaikan.
“Aksi tanam pohon di jalan rusak dan ancaman golput di Pilkada KBB oleh warga di dua desa itu wajar, karena pastinya mereka merasa kecewa karena jalan di wilayah mereka rusak parah dan tidak ada perhatian dari Pemda KBB,” kata Edi dalam keterangannya, Jumat (28/10/2022).
Edi menilai, aksi radikal itu dilakukan agar Pemda KBB sadar bahwa ada masyarakat yang merindukan jalan leucir (mulus). Sebab dari informasi yang diterimanya, upaya normatif dan formal yang dilakukan warga termasuk pihak desa yang meminta agar jalan itu segera diperbaiki tidak pernah digubris Pemda KBB.
“Itu cara berekspresi warga agar didengar oleh Pemda KBB, terkadang memang harus seperti itu, makanya saya mendukung sikap masyarakat Mekarjaya dan Tanjungjaya,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar ini menyebutkan, munculnya riak-riak seperti itu menunjukkan Pemda KBB lamban dan kurang responsif terhadap aspirasi warga. Pemerintah daerah juga dianggap tidak memiliki skala prioritas dalam menyusun perbaikan infrastruktur jalan mana yang harus diperbaiki lebih dulu.
Sebagai anggota DPRD dari dapil KBB, dirinya memiliki pengalaman bagaimana rumit dan berbelit-belitnya proses birokrasi di Pemda KBB ketika akan mengawal program aspirasi warga KBB ke Pemprov Jabar. Akibatnya sudah dua tahun dirinya gagal mengawal aspirasi warga KBB yang ditampung dari kegiatan reses untuk perbaikan infrastuktur.
Kegagalan itu disebabkan kendala tidak adanya rekomendasi dari Pemda KBB. Bahkan di tahun 2021 dirinya tidak mendapat rekomendasi selembar pun, sedangkan tahun 2022 ada rekomendasi tapi usulannya tidak lengkap sehingga program ditolak oleh Pemprov Jabar.
“Saya sudah komunikasi dengan baik baik ke Pemda KBB, baik ke Plt Bupati maupun pejabat dinas terkait. Ketika saya konfirmasi ulang malah saling lempar antar dinas terkait, padahal pengajuan sudah normatif dan dirinya berihtiar membantu karena berasal dari KBB,” keluhnya.
Edi mengatakan, Pemda KBB juga tidak kreatif dan miskin inisiatif untuk mencari potensi anggaran pembangunan. Mereka hanya fokus pada penggalian dana dari APBD, padahal ada potensi bantuan dari APBD provinsi dan APBN. “Sekarang kan ngeluhnya anggaran defisit. Coba nyari ke pemprov atau ke pusat, saya yakin dewan provinsi atau DPR RI yang dari Dapil KBB pasti akan bantu,” kata Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat ini. (*)
Editor : Rizki Nurhakim
