BANDUNGSATU.COM – Kabupaten Bandung Barat kembali menjadi sorotan tajam publik terutama di Kecamatan Cikalongwetan.
Kali ini bukan karena capaian pembangunan atau penghargaan, melainkan karena dugaan carut-marutnya tata kelola penyaluran dana Bantuan Langsung tunai Sementara (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebesar Rp 900.000.
Bantuan dari pemerintah pusat tersebut diduga ada campur tangan aparat desa dalam penyalurannya, sehingga terjadi pemotongan sebesar Rp700.000 dengan alasan akan dibelikan beras untuk berbagi.
Atas situasi ini, Koalisi Rakyat Bandung Barat Bersatu secara resmi akan melaporkan ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH). Tujuannya jelas, diduga dan diindikasi adanya potongan dana Bantuan Langsung Tunai dari Pemerintah Pusat, yang sangat besar yaitu Rp 700.000 per keluarga penerima, dari dana bantuan sebesar Rp 900.000. Sehingga warga hanya menerima Rp 200.000. Bagaimana pun dana tersebut tidak boleh ada potongan.
Bagi masyarakat, potongan Rp 700.000 itu sangat besar. Bukan sekadar nominal, pemotongan tersebut adalah simbol dari potensi penyimpangan, terutama bila ternyata tidak selaras dengan prioritas pemerintah pusat.
“Apakah pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) benar-benar atas perintah atasan atau inisiatif kalau itu terjadi tidak sejalan dengan prioritas program presiden prabowo, atau sekadar pesanan dan titipan Kepala Desa?” kata Ketua Koalisi Rakyat Bandung Barat Bersatu, Asep Herna.
Seperti diberitakan sebelumnya, warga di dua desa di Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat pertanyakan dana Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) bagi warga sebesar Rp900 ribu, yang diterima dengan potongan yang sangat besar.
Warga tersebut mempertanyakan adanya potongan sebesar Rp700 ribu dengan alasan uang potongan tersebut akan dibelikan beras.
Padahal Pemerintah Pusat menyalurkan dana sebesar Rp900 ribu bagi setiap warga yang berhak. Tapi kenyataannya di lapangan warga cuma menerima Rp200 ribu.
Menurut GN (34), warga Kampung Sancang, Desa Cisomang Barat, Kecamatan Cikalongwetan KBB. Ia menuturkan bahwa ia dihubungi kader desa setempat untuk datang ke Balai Desa Cisomang Barat untuk mendapatkan bantuan BLTS Kesra, setelah sebelumnya bantuan dari BPNT ia tidak mendapatkannya.
Ia juga mengaku bahwa dari kader tersebut sudah dijelaskan akan ada potongan. Hanya ia sendiri tidak tahu berapa BLTS Kesra yang ia dapatkan dan berapa potongannya.
GN pun baru mengetahui bahwa ia hanya menerima Rp 200 ribu dari Rp 900 ribu yang ia terima, setelah berada di Balai Desa. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ia menerima sebesar Rp 900 ribu. Namun setelah sampai di rumah, kader desa mendatangi rumah-rumah penerima bantuan dan melakukan pemotongan sebesar Rp 700 ribu.
“Dipotong 700 ribu lah, kita bawa pulang 200 ribu doang kan. Udah nyesek dong, udah berharap. Saya udah bilang ke si kader desa itu juga alhamdulillah ada rezekinya buat bayar ke sekolah.Udah seneng kan dengan uang 900 ribu. Karena udah viral di medsos juga 900 kan, gak ada potongan gitu kan? Tiba-tiba ini 200 ribu, ya udah nyesek banget,” kata GN saat dihubungi Bandungsatu.com, Jumat sore (28/11).
“Sakit hati banget semua orang juga ngomong. Saudara saya juga dapet, juga ngomong. Ada banyak lah orang sancang juga, cuma taunya segitu gitu 200 dikasihnya dari 900 itu,” imbuh GN.
GN pun mendapatkan informasi bahwa yang Rp 700 ribu tersebut, nantinya tidak akan diberikan tunai, melainkan berupa beras 7 karung, dengan masing masing karung seberat 5 kg. Tapi beras itu pun ternyata belum ia terima.
“Katanya yang 700 itu diganti sama beras 5 kilo dikali 7 karung katanya. Soalnya kan berasnya juga belum keterima ini ya,” jelas GN
Ia pun menerangkan, bahwa dari tujuh karung beras itu akan dipotong dua karung, yang akan dikumpulkan untuk kemudian dibagikan pada mereka yang tidak terdaftar sebagai penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Mau dimintalah yang 2 karungnya buat berbagi sama yang gak kebagian. Kan katanya gitu. Terus berasnya kapan? Gak tahu. Sampai sekarang kan belum keterima,” ungkapnya.
Ia pun mengatakan, tadinya ia mengira bahwa setelah mendapat Rp 200 rbu, akan sekalian dibagikan beras yang 7 karung tersebut, namun nyatanya tidak demikian.
GN juga kemudian berfikir bahwa dengan tujuh karung tersebut, beras 1 karung seberat 5 Kg dihargai Rp 100 ribu. Menurutnya hal tersebut sangat tidak logis.
“Masak iya 1 karungnya 100 ribu. Kan gak ada potongan itu harusnya,” ungkap GN keheranan.
GN menuturkan, masyarakat menginginkan agar potongan Rp 700 ribu tersebut dikembalikan, karena ia sudah pula membaca di berbagai media bahwa hak yang diterimanya bersama warga lainnya adalah utuh sebesar Rp 900 ribu.
“Ya menuntutnya ya pengen sama aja kayak di desa-desa lain, uang full 900 ribu. Kan kebutuhan kita gak sama pak. Kebutuhan kita beda-beda kan. Orang udah berharap dengan uang segitu tuh udah diatur buat ini, buat itu. Kayak saya ada yang buat anak sekolah gitu kan ya. Eh tiba-tiba kan jadi lain gitu kan. Kan yang namanya bantuan beras beda lagi. Uang ya uang, beras ya beras gitu kan. Dimana-mana juga kayak gitu setahu saya,” kata GN mengungkapkan kekesalannya.
Sementara itu Edi (34), warga Babakan Nagreg Desa Tenjolaut menyampaikan hal yang sama dengan GN. Ia menuturkan bahwa saat dibagikan jumlahnya memang Rp 900 ribu, namun setelah itu. Ketua RT mendatangani warga penerima bantuan untuk melakukan pemotongan sebesar Rp 700 ribu.
”Waktu di desa ya diberinya 900 ribu. Saat penyerahan malah difoto segala. Tapi pas pulang RT sembunyi-sembunyi datangi warga buat motong sebesar Rp 700 ribu,” kata Edi.
Ia juga mengatakan bahwa potongan tersebut kata RT akan dibelikan beras untuk berbagai dengan mereka yang tidak mendapatkan bantuan.
”Saya juga baru kepikiran kemaren sempet tanda tangan di berkas yang dibawa RT. Dan saya gak tau buat apa. Akhirnya saya susul ke rumah RT dan minta tanda tangan saya dihapus. RT bilang itu tanda tangan persetujuan untuk berbagai,” kata Edi.
Yang membuat Edi merasa tidak enak justru RT mengancam jika tanda tangan dihapus maka ia tidak akan diberikan bantuan apa pun. Termasuk anaknya jika ada bantuan di sekolah tidak akan diberikan.
Sementara Mimin (50) warga Wadon Desa Tenjolaut Kecamatan Cikalongwetan berharap agar kartu BPNT untuk mencairkan dana bantuan bisa dipegang oleh warga yang mendapat bantuan. Hal ini ia harapkan karena dana bantuan BPNT yang harusnya didapat Rp 600 ribu, namun dikonversi dengan sembako.
“Saya hanya dapat beras 10 liter, telur satu kilo, kentang satu kilo dan jeruk satu kilo. Kartunya sendiri dipegang oleh kader. Padahal biasanya dengan kartu harusnya dapat Rp 600 ribu,” kata Mimin.
Mimin juga mengatakan untuk mendapat kartu BPNT malah harus membuat surat kuasa ke Kantor Desa, padahal fungsinya untuk mempermudah warga yang mendapat bantuan mengakses dana bantuan tersebut.
- “Saya pertanyakan kartu BPNT kan milik pribadi masing-masing warga yang mendapat bantuan. Kenapa harus dipersulit, harus bikin surat kuasa ke desa segala?” tukas Mimin. (*)
