BANDUNGSATU.COM – Seratus hari masa kerja Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail, menuai sorotan tajam. Kinerja keduanya dinilai belum menunjukkan kemajuan signifikan, baik dalam pembangunan maupun tata kelola pemerintahan. Hingga akhir Mei 2025, belum terlihat gebrakan besar dalam program prioritas atau realisasi APBD yang menjadi tolok ukur awal keberhasilan kepemimpinan daerah. Kritik keras datang dari kalangan pengamat yang menilai lambannya realisasi program strategis, lemahnya koordinasi birokrasi, dan minimnya inovasi pelayanan publik. Direktur Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan (Puskapolekbang), Holid Nurjamil, menyatakan bahwa dalam 100 hari pertama, tidak tampak terobosan kebijakan maupun capaian konkret yang mampu membangun kepercayaan publik. _
“Tidak ada gebrakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Birokrasi pun belum digerakkan secara efektif. Pasangan Jeje–Ismail seperti terjebak dalam pusaran seremoni dan pencitraan yang jauh dari substansi pembangunan. Padahal masyarakat menunggu tindakan nyata, bukan simbolik,”_ tegas Holid, Sabtu (31/05).
Holid pun menyoroti rendahnya realisasi belanja daerah sebagai indikasi lemahnya perencanaan dan pengendalian anggaran.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri per April 2025, realisasi belanja Pemkab Bandung Barat baru mencapai Rp445,98 miliar atau 13,26 persen dari total anggaran Rp3,36 triliun. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru terealisasi Rp187,47 miliar atau 19,69 persen dari target Rp952,02 miliar. Realisasi pendapatan transfer pun masih rendah, yakni 13,27 persen dari total Rp2,41 triliun.
Sorotan tajam juga diarahkan pada peran Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang dianggap gagal mempercepat pelaksanaan anggaran dan program prioritas. _
“Sekda seharusnya menjadi motor percepatan, bukan bagian dari kelambatan. Realisasi anggaran yang baru menyentuh 13 persen adalah bukti nyata bahwa koordinasi macet, eksekusi lemah, dan tidak ada *sense of crisis*,”_ ujar Holid.
Ia juga menilai pola alokasi anggaran masih terjebak pada logika pemerataan sektoral antar-OPD, bukan pada dampak dan kinerja pelayanan publik.
“APBD bukan hanya soal angka, tapi soal nyawa pelayanan publik. Jika TAPD masih berkutat dengan pendekatan lama dan tidak berani memfokuskan anggaran pada sektor strategis, maka jangan heran bila kepercayaan publik terus merosot,”_ lanjutnya. Holid menyoroti kegiatan seremonial penebaran 230.000 ekor benih ikan nilem oleh Bupati Bandung Barat di Waduk Cirata, Desa Ciroyom, pada 23 Mei 2025.
Kegiatan yang diklaim sebagai bagian dari pelestarian ekosistem dan ketahanan pangan berbasis perikanan itu menurutnya justru memperlihatkan kelemahan eksekusi teknis. Holid mengungkapkan bahwa benih ikan yang ditebar bukan berasal dari unit pembenihan bersertifikat milik Pemkab sendiri di Desa Cisomang Barat.
“Ini bukan hanya soal teknis, tapi soal kendali mutu dan keberpihakan kelembagaan. Pemerintah tampak lebih mementingkan seremoni ketimbang memastikan program dilaksanakan secara tepat dan terukur,” ujarnya.
Ia menyebut hal ini sebagai indikasi lemahnya koordinasi lintas unit di tubuh Pemda dan absennya pijakan teknokratis dalam kebijakan publik. Tak hanya itu, Holid juga menyoroti lambannya pengisian kekosongan jabatan eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Banyak jabatan masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt), bahkan di wilayah kewilayahan terdapat posisi yang dibiarkan kosong. Ia menilai kondisi ini mengganggu stabilitas pelayanan publik.
“Bagaimana birokrasi bisa bekerja optimal jika struktur komando saja belum jelas? Ini bukan sekadar urusan teknis, tapi soal kepemimpinan. Pemerintah tampak menunda-nunda penataan struktural, dan itu sangat berbahaya bagi kesinambungan pelayanan,” tambah Holid.
Di sektor komunikasi publik, Holid mengkritik kurangnya respons pemerintah terhadap aduan masyarakat di media sosial. Ia menyebutkan bahwa pola komunikasi yang pasif memicu kesan bahwa pemerintah hanya akan bergerak jika ada persoalan yang viral.
“Masyarakat merasa untuk mendapat perhatian dari Pemda harus membuat sesuatu viral dulu. Ini mencerminkan kegagalan dalam membangun sistem pengaduan yang responsif dan terpercaya,” katanya.
Terkait sektor infrastruktur, hingga kini pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, penanganan bencana, dan perbaikan rumah tidak layak huni masih jauh dari harapan. Dari 152 ruas jalan sepanjang 648 kilometer, baru 19 ruas yang diperbaiki sepanjang 24,9 kilometer, itu pun baru ditargetkan rampung pada November mendatang.
“Kita harus realistis. Seratus hari adalah momen krusial untuk menunjukkan arah kepemimpinan. Kalau program belum menyentuh akar persoalan masyarakat, maka kepercayaan publik akan terus menurun,” ujar Holid.
Meski Pemkab Bandung Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk laporan keuangan 2024, Holid menilai pencapaian tersebut tidak boleh dijadikan tameng prestasi semu.
“Opini WTP itu soal kepatuhan administrasi, bukan indikator kesejahteraan rakyat. Kalau substansinya tidak dirasakan oleh masyarakat, maka itu hanya prestasi atas kertas. Jangan sampai pemimpin terjebak dalam kepuasan formalitas,” tegasnya.
Ia juga menyinggung ketimpangan pembangunan sektor pariwisata yang dinilai terlalu terpusat di kawasan Lembang. Potensi wilayah selatan Bandung Barat, menurutnya, masih diabaikan.
“Pariwisata itu bukan hanya soal pemandangan indah, tapi juga soal pemerataan ekonomi dan keberpihakan anggaran. Kalau tidak segera diformulasikan ulang, maka Bandung Barat akan terus tumbuh timpang dan tidak adil,” ujar Holid.
Menutup pernyataannya, Holid menekankan pentingnya penyusunan RPJMD 2025–2029 yang benar-benar mencerminkan visi “AMANAH”—yakni Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis—sebagaimana tertuang dalam pokok-pokok visi pembangunan jangka menengah daerah.
Menurutnya, setiap unsur dari visi tersebut harus diimplementasikan secara konkret dalam kebijakan, bukan hanya menjadi jargon seremonial.
“Visi Amanah bukan sekadar jargon. Itu harus tercermin dan menjadi fondasi etis dan teknokratis dalam setiap keputusan anggaran, program, dan reformasi birokrasi. Jika visi itu hanya berhenti di baliho, maka rakyat akan kecewa,” tuturnya.
Mengutip prinsip kepemimpinan klasik, Holid menutup pernyataannya dengan kritik tajam:
“Dalam medan perang, kemenangan diraih oleh pemimpin yang cepat membaca situasi dan bertindak tegas. Jika Jeje–Ismail masih sibuk mencari gaya kepemimpinan, maka peluang akan lenyap. Bandung Barat butuh pemimpin yang berani memimpin, bukan sekadar memerintah,” pungkas Holid. (*)
