Pasalnya dari total 27 kota/kabupaten di Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat masih menempati posisi tiga besar dalam sebaran kasus stunting.

Salah satu faktor krusial yang turut memperburuk kondisi gizi anak di wilayah ini adalah konsumsi kental manis sebagai asupan harian anak, yang dipicu oleh kekeliruan persepsi di tingkat masyarakat.

Isu mendesak ini terungkap dalam agenda sosialisasi dan edukasi antara Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) bersama Yayasan Abhipraya Insan Cendekia Indonesia (YAICI) dan Muslimat NU di Ruang PKK Kompleks Pemda KBB, Selasa (21/7/2026).

Menanggapi persoalan ini, Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail menyatakan, bahwa penanganan masalah gizi buruk dan stunting tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak semata, melainkan butuh kolaborasi lintas sektor.

“Pemahaman kental manis itu sejatinya bukan merupakan susu untuk pemenuhan gizi anak. Dampak dari konsumsi kental manis ini harus terus disampaikan. Terkadang ibu-ibu muda suka salah informasi terkait kental manis ini yang dianggap sebagai susu,” ucapnya.

Pihaknya mengapresiasi kolaborasi lintas sektor antara Muslimat NU,  YAICI, dan Pemda KBB. Termasuk terus mengimbau masyarakat yang mampu di tiap desa agar terketuk hatinya untuk saling membantu dan bergotong royong dalam memperbaiki gizi anak-anak di lingkungan mereka.

“Pemahaman kental manis itu sejatinya bukan merupakan susu untuk pemenuhan gizi anak. Dampak dari konsumsi kental manis ini harus terus disampaikan ke masyarakat,” sambungnya.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan KBB, dr. Enung Masruroh menjelaskan, akar masalah kental manis ini kerap disamakan dengan susu padahal kandungan gulanya mencapai 40 hingga 60 persen.

“Ini bukan susu murni. Jika dikonsumsi berlebihan sebagai pengganti minuman pokok, risiko kerusakan gizi, obesitas, hingga diabetes sangat nyata,” jelasnya.

Apalagi tren obesitas pada anak dan remaja di Bandung Barat kini cenderung meningkat. Sehingga edukasi yang digalakkan menekankan agar produk ini hanya digunakan sebagai penyedap sesekali, bukan kebutuhan harian.

Di tempat yang sama Ketua Bidang Kesehatan PP Muslimat NU, dr. Erna Yulia Sofihara menambahkan, konsumsi gula berlebih membuat anak cepat merasa kenyang sehingga menolak asupan gizi lain yang lebih lengkap, salah satu pemicu gizi buruk dan stunting.

“Melalui jaringan kuat Muslimat NU yang menjangkau hingga ke tingkat RT/RW, kampanye ‘kental manis bukan susu’ terus didorong,” ucap Erna.

Sementara Sekretaris Jenderal YAICI, Satria Yudistira mengungkapkan, hasil survei nasional menunjukkan kesalahan persepsi ini masih menjangkau 67,7% masyarakat, dengan Jawa Barat memiliki angka di atas rata-rata nasional.

“Program berkelanjutan pun disiapkan melalui sistem ‘ketok tular’ kader agar pemahaman benar tentang gizi menurun ke generasi berikutnya demi mencetak sumber daya manusia yang sehat dan cerdas,” tandasnya. (*)

Artikel Edukasi Gizi Konsumsi Kental Manis, Pemda KBB Kolaborasi dengan Muslimat NU dan YAICI pertama kali tampil pada Bandungsatu.com.

Hal itu setelah pihak Jasa Marga membuat pagar pembatas sehingga warga tidak bisa lagi dengan bebas naik atau turun di ruas tol tersebut. Meskipun hal itu melanggar namun warga sudag terbiasa sehingga ketika dipasang pagar pembatas praktis dikeluhkan oleh warga.

Bahkan dalam beberapa hari belakangan media sosial di Cikalongwetan ramai dengan berita kekecewaan dan keresahan terhadap kebijakan PT Jasamarga yang melakukan pemagaran atau menutup akses warga ke jalan tol.

Semenjak ditutupnya akses tersebut membuat warga kesulitan untuk naik transportasi dari sisi jalan tol baik ke arah Bandung maupun Jakarta. Itu menjadikan hambatan bagi warga  masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kerja atau usahanya.

Masyarakat menyadari bahwa aktivitas di tol itu melanggar, tetapi warga merasa tidak ada alternatif lagi untuk melakukan aktivitas kerja maupun usaha, selain di sepanjang jalan Tol Cipularang yang selama ini sudah dimanfaatkan oleh warga.

Aktivis pemuda yang juga anggota KNPI Jawa Barat Doni Ramlan Effendi membenarkan bahwa sebagian masyarakat di sepanjang jalan Tol Cipularang sedang ramai membicarakan terkait penutupan akses oleh pihak Jasamarga.

“Meskipun aktivitas warga itu melanggar. Tapi harus ada langkah kongkrit dari pihak terkait kususnya pemerintah pusat dan daerah melakukaan kajian dan koordinasi untuk menyelesikan masalah ini,” ucapnya saat dihubungi, Selasa (5/11/2024).

Dirinya mendesak dan akan melakukan koorinasi dan audiensi dengan stekholder dan pihak berwenang (Jasamarga ) untuk mencari solusi dari permasalahan ini.

Pihaknya pun sudah menyuarakan sejak tahun 2012 menagih janji bahwa interchange Walini harus segera di bangun.

“Termasuk juga menyarankan dibangun terminal kecil agar akses masyarakat terhadap alternatif transportasi umum menjadi mudah,” ujarnya.

Anggota DPRD KBB dari Dapil 2 Fikri Zamzam Noor, SE membenarkan bahwa akses keluar masuk Tol Cipularang di  Cikalongwetan harus segera di bangun.

Sebab hal itu sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat terhadap kemudahan akses transportasi untuk menunjang aktivitas dan kegiatan usaha warga Cikalongwetan dan sekitarnya.

“Sudah sejak lama interchange Walini hanya isu dan wacana saja. Padahal semenjak dibangunnya tol masyarakat Cikalongwetan dan Cipendeuy merasa terisolir karena tidak ada pintu tol di Cikalongwetan sebagai akses masuk tol,” tuturnya.

Interchange Walini di Kecamatan Cikalongwetan, KBB hingga kini memang belum ada kejelasan kapan terealisasi.

Padahal rencana ini sudah digagas sejak periode Bupati Abubakar. Bahkan saat Pj Bupati Arsan Latif memimpin KBB, interchange dari Tol Cipularang itu ditargetkan bisa beroperasi di tahun ini.

Namun faktanya hingga kini belum ada kejelasan kapan interchange itu bakal terealisasi. Padahal Warga Kecamatan Cikalongwetan dan Cipeundeuy, KBB sudah sangat berharap interchange Tol Walini itu segera beroperasi.

Diharapkan dengan beroperasinya pintu Tol Walini maka aktivitas masyarakat khususnya di dua kecamatan itu dan umumnya KBB bisa semakin dipermudah. (*)

Artikel Akses Tol Ditutup Jasamarga, Warga Pertanyakan Pembangunan Akses Interchange Walini pertama kali tampil pada Bandungsatu.com.

Imbas tidak cairnya BHPD, Apdesi melalui surat yang dilayangkan ke Polres Cimahi tertanggal 28 Desember 2023, memberitahukan akan digelarnya unjukrasa. Dalam surat yang ditandatangani Ketua Apdesi KBB, Ahmad Soleh tersebut, Apdesi memohon izin untuk menggelar demo pada Jumat, 29 Desember 2023.

Tertulis dalam surat izin tersebut, demo akan digelar di depan Kantor Bupati Bandung Barat, dengan menghadirkan 1650 orang Perangkat Desa, jika BHPD tidak segera dicairkan oleh Pemda KBB.

Kades Cilame, kecamatan Ngamprah, Aas Muhamad Asor, SH, MH yang hadir dalam musyawarah di Perkantoran Pemda KBB, malam tadi, Kamis (28/12) mengatakan BHPD yang harusnya dibagikan untuk 165 Desa itu sebesar Rp.17 milyar, namun informasi yang ia terima, dana yang ada hanya Rp. 7 milyar rupiah saja di Kas Daerah.

“Bagi hasil pajak daerah, triwulan 4 itu jumlahnya Rp. 17 milyar. Tapi anggaran yang ada untuk BHPD ini hanya Rp. 7 milyar, jadi sisanya masih Rp. 10 milyar,” kata Aas, Jumat pagi (29/12)

Aas yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum Dan HAM Apdesi KBB, mendapatkan informasi soal jumlah dana yang tersedia tersebut dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah KBB. Ia menjelaskan bahwa kekurangan dana yang ada masih menunggu hasil pajak yang masuk ke kas daerah.

”Tapi di kas daerah infonya menurut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah KBB, ada Rp. 7 Milyar. Dan sisanya yang Rp. 10 Milyar lagi menunggu pajak masuk ke kas daerah,” imbuh Aas

Aas mengungkapkan aksi demo Apdesi KBB digelar untuk menuntut hak Pemerintahan Desa, yaitu pencairan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 2023 Tahap IV.

”Aksi itu direncanakan digelar setelah beraudiensi dengan BKAD, diwakili Sekretaris Badan, Pak Andi terjadi kebuntuan. Karena terkait bagian hasil yang bersumber dari pajak daerah, keuangannya dalam kondisi kurang sebesar Rp. 10 milyar. Pada tahap IV mestinya tersalurkan seluruhnya adalah Rp.17 Milyar bagi seluruh desa,” jelas Aas.

Lebih jauh Aas menjelaskan, pihak pemda, dalam hal ini BKAD akan menyalurkannya secara keseluruhan setelah tahun 2023, yakni antara bulan Januari – Maret 2024, jika para Kepala Desa bijak menerima kenyataan, akibat belum terkumpulnya pendapatan pajak, yang belum diterima BKAD sebagaimana telah ditargetkan penerimaannya.

”Sementara jika ditinjau grafik pendapatan Pajak Daerah tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah memperoleh peningkatan pendapatan signifikan sekitar 31,25 % (120 Milyar). Sehingga jika pendapatan pajak daerah belum diterima, kami tidak dapat menerima penjelasan dari Sekretaris BKAD,” imbuh Aas

Aas juga menjelaskan bahwa rencana demo, semula adalah desakan dari para anggota Apdesi KBB yang merasa dan menilai, bahwa pemda dianggap mengenyampingkan kewajibannya sesusai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3).

Aksi yang rencananya akan digelar pagi ini akhirnya gagal. Gagalnya aksi para Perangkat Desa seluruh KBB ini, tidak lain karena adanya jaminan pencairan anggaran BHPD hari dari BKAD KBB. Informasi yang diterima Ketua Apdesi KBB, Ahmad Soleh, hari ini BHPD akan dicairkan serentak kepada Pemdes di KBB.

Kabar tersebut disampaikan Ahmad soleh melalui voice note Whatsapp yang ia sampaikan ke seluruh Perangkat Desa pada Jumat dini hari (29/12).

”Mohon ijin teman-teman, barusan saya dapat telfon dari pak Kaban, keuangan, bahwa pak Kaban menjamin bahwa dana BHPD, BHPRD,besok semua akan ditransfer ke masing-masing rekening desa. Jadi mohon pada teman-teman para Kades, untuk tidak melakukan aksi besok, karena ini memang sudah ditangani langsung, oleh pak Kaban bahwa BHPD, BHPRD, besok akan cair semuanya tapi bertahap, mungkin sampai siang, sampai sore. Begitu, jadi mohon pada teman-teman bahwa kita tidak akan melakukan aksi pada besok hari. Begitu informasi yang bisa saya sampaikan. Barusan pa Kaban telfo kepada saya. Pa heru menjamin besok akan cair semuanya. Begitu terima kasih, hatur nuhun,” kata Ahmad Soleh melalui voice note yang ia kirimkan.

Sementara Aas mengatakan, meski sudah ada instruksi dari Ketua Apdesi untuk membatalkan aksi demo di kantor Bupati KBB, pihaknya akan terus menyuarakan tuntutan pada Pj Bupati KBB, Arsan Latif.

”Adapun setelah berkordinasi dengan pihak kepolisian, demi menjaga kondusifitas menjelang pemilihan, rencana aksi dibatalkan. Tetapi tuntutan atau aspirasi Apdesi KBB terus akan disuarakan ke Pak Pj. Bupati, sebab pengelolaan pajak daerah adalah kewenangan daerah dan amanah konstitusi. Jika tidak terealisasi pada tahun 2023, terlebih waktu pencairan hanya beberapa jam dari saat ini dan kami menilai Pj. Bupati telah gagal memanage keuangan daerah dan menentang perintah undang-undang,” pungkas Aas. (*)

Artikel APDESI KBB Batalkan Demo Ke Kantor Bupati, Dijanjikan BHPD Rp17 Milyar Dicairkan Hari Ini pertama kali tampil pada Bandungsatu.com.

Kondisi itu mendapatkan kritikan keras dari aktivis anti korupsi yang tergabung dalam Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), KBB. Seperti yang saat ini sedang dilakukan untuk rapat pembahasan RAPBD perubahan tahun 2023 yang di fasilitasi oleh DPRD KBB di Hotel Bintang 4 Mercure Bandung City Center, Jalan Lengkong Besar No 8, Kota Bandung.

“Sangat disayangkan, rapat-rapat DPRD KBB banyak dilakukan di hotel yang ada di Kota Bandung, jadi PAD-nya enggak masuk ke KBB,” ujar Ketua LAKI, KBB, Gunawan Rasyid, Minggu (24/9/2023).

Menurutnya, hal itu menjadi perhatian dikarenakan saat ini nampak nyata masyarakat KBB butuh bantuan pangan khususnya beras akibat kekeringan yang begitu panjang. Sementara kegiatan rapat tersebut dilaksanakan sehari penuh selama dua hari melibatkan seluruh OPD, para Camat dan lembaga yang terkait dengan Pemda KBB.

Bisa dipastikan jika rapat itu kemungkinan bisa menghabiskan biaya lebih dari seratus juta. Misalnya anggaran sebesar itu dibelikan beras sekurang-kurangnya bisa dapat 10 ton dan kalau dibagikan 10 kg/kepala keluarga (KK) minimal 1.000 KK di KBab akan terbantu.

“Saya punya informasi rapat Komisi I dan II DPRD KBB membahas Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun 2023 dilakukan di Hotel Mercure Bandung City Center pada Sabtu dan Minggu 23-24 September 2023. Sangat disayangkan kenapa dilakukan di hotel dan tidak di wilayah KBB?” tanyanya.

Dikatakannya, sebentar lagi anggota DPRD KBB akan habis masa jabatannya dan akan memulai lagi pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024. Semestinya anggota DPRD yang akan mencalonkan kembali lebih menunjukkan empati terhadap kesusahan masyarakat KBB, sehingga dampaknya akan mendapatkan simpati untuk bisa dipilih kembali.

Namun perilaku seperti itu terkesan seperti menghambur-hamburkan APBD. Tidak hanya lembaga DPRD, OPD di lingkungan Pemda KBB juga diminta agar tidak lagi mengadakan kegiatan di hotel hotel mewah, sebab masih banyak balai latihan kerja milik pemerintah yang bisa dimanfaatkan untuk berkegiatan.

“Kami berharap Pj Bupati  harus mengaudit dan merasionalisasi anggaran semua leading sektor termasuk Sekretariat Dewan. Jangan sampai digunakan untuk kegiatan yang tidak prioritas dan cenderung hanya untuk menghabiskan sisa anggaran, sehingga membuka celah terjadinya korupsi,” tegasnya.

Hadirnya Pj Bupati KBB Arsan Latif, lanjut dia, harus menjadi momentum untuk memperbaiki manajemen pemerintahan di KBB ke depan. Semua stakeholder termasuk masyarakat harus bersatu dan kompak mengawal perubahan ini. Sebab Pj Bupati disamping prilakunya agamis, beliau sangat paham dengan anatomi pemerintah daerah dan sangat paham dengan anatomi penyusunan anggaran berikut modus penyimpangannya.

Mengingat Pj Bupati merupakan konseptor peraturan-peraturan di Depdagri untuk kebaikan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. LAKI juga mengingatkan bahwa potensi PAD sangat bisa ditingkatkan di KBB apabila dari pajak hotel, restoran dan pariwisata, termasuk pajak reklame tidak terjadi kebocoran. Kalau pajak dari sektor teralsebut bisa di optimalkan PAD KBB akan naik signifikan.

“LAKI KBB akan melakukan investigasi di lapangan, apabila ada temuan penyimpangan secara nominal serta ditemukan bukti awal yang cukup, tidak segan siap untuk melaporkan ke KPK,” pungkasnya. (*)

Artikel DPRD Rapat di Hotel Mewah, LAKI Minta Pj Bupati KBB Lakukan Rasionalisasi Anggaran pertama kali tampil pada Bandungsatu.com.

“Kini sudah saatnya, kita memberikan manfaat untuk orang lain. Bagi saya sendiri menjadi pejabat publik tentu sangat berbeda ketika menjadi seorang artis. Kita terjun langsung ke masyarakat,” kata Hengki, Sabtu (27/5/2023).

Hengki yang saat ini menjabat Bupati Bandung Barat ini tak memungkiri, perhelatan pemilu 2024 menjadi magnet tersendiri bagi para pesohor tanah air untuk ikut dalam kontestasi politik lima tahunan tersebut.

Ia menyebut PDIP misalnya, yang telah mendaftarkan sejumlah budayawan dan artis sebagai calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) termasuk di antaranya nama baru seperti Denny Cagur, Once Mekel dan Marcell Siahaan.

“Ketertarikan para selebriti pada dunia politik tersebut harus disambut baik. Terlebih lagi dapat bermanfaat untuk orang lain merupakan harapan semua orang,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, ada hal sangat jauh berbeda ketika menjadi seorang artis dan bertransformasi menjadi publik. Salah satunya ketika kita bertemu dengan masyarakat.

“Kalau dulu kita disamperin warga, nah kalau jadi pejabat publik kita yang mendatangi masyarakat.Saya optimis kehadiran selebritis ke dunia politik membawa manfaat bagi masyarakat,” katanya. (*)

Artikel Hengki : Artis Terjun ke Dunia Politik Harus Berani Membawa Perubahan pertama kali tampil pada Bandungsatu.com.

Pasalnya, tidak sedikit selebriti tanah air yang ikut dalam pemilu mendatang baik pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Fenomena maraknya artis yang ikut dalam pemilu tersebut mendapatkan komentar positif dari salah seorang selebriti yang saat ini menjabat Bupati Bandung Barat yakni Hengky Kurniawan.

Hengky Kurniawan mengatakan, dirinya menyambut baik banyaknya artis yang terjun langsung ke dunia politik. Menurutnya, melalui jalur politik banyak hal yang diperbuat untuk kepentingan orang banyak.

“Bagi saya sendiri menjadi pejabat publik tentu sangat berbeda ketika menjadi seorang artis. Kita terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi PDIP KBB tersebut, Sabtu (27/5/2023).

Ia menambahkan, artinya ketertarikan para selebriti pada dunia politik tersebut harus disambut baik. Terlebih dapat bermanfaat untuk orang lain merupakan harapan semua orang.

“Kalau dulu kita cari uang habis-habisan syuting sinetron, iklan dan sebagainya. Sudah saatnya, kita memberikan manfaat untuk orang lain,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, ada hal sangat jauh berbeda ketika menjadi seorang artis dan bertransformasi menjadi publik. Salahsatunya ketika kita bertemu dengan masyarakat.

“Kalau dulu kita disamperin warga, nah kalau jadi pejabat publik kita yang mendatangi masyarakat,” katanya.

Ia berharap, hadirnya para selebritis di dunia politik membawa warna baru terhadap kemajuan daerah maupun Indonesia. Oleh karena itu, dirinya optimis kehadiran selebriti ke dunia politik membawa manfaat bagi masyarakat.

“Melalui terjun langsung ke dunia politik kita bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” katanya. (*)

Artikel Hengky Sambut Baik Banyak Artis yang Terjun ke Dunia Politik pertama kali tampil pada Bandungsatu.com.

Menurutnya, terkait dengan WTP yang diraih oleh Kabupaten Bandung Barat selama dua tahun sebanyak dua kali berturut-turut ini, artinya ada sebuah prestasi yang luar biasa.

“Meski begitu, WTP ini tentunya bisa dimaknai dari beberapa aspek, karena kalau kita melihat dari penilaian WTP ini mengacu kepada bagaimana kinerja keuangan dan kinerja dari pemerintah itu sendiri,” tuturnya, Kamis 11 Mei 2023.

Kemudian, sambung dia, kalau melihat apa yang dilakukan Pemda KBB, tentunya masih menyentuh hal-hal yang sifatnya formal untuk keuangan.

“Jadi, belum masuk ke yang sifatnya materiil. Tapi, ini adalah administrasi secara akuntansi pemerintah,” ujarnya.

“Tapi, ini tentunya sesuatu yang baik agar masyarakat tahu juga apa yang kemudian dinilai dari WTP ini,” imbuhnya.

Kedua, terang dia, adalah kinerja bagaimana efisiensi. Terakhir, terkait dengan kekhususan atau jika terjadi kecurangan dan lain sebagainya.

“Artinya, dari ketiga ini KBB baik bisa mendapatkan opini WTP, sehingga menurut saya menganggap ini menjadi sebuah prestasi,” terangnya.

Kendati demikian, tegas dia, sekali lagi pak Hengki dengan kinerja yang sudah dilakukan bersama ASN dan masyarakat ini tidak boleh menjadi anomali.

“Jangan sampai, WTP ini membuat kita menjadi terlena, sehingga hal-hal yang kecil atau remeh tidak terakomodir atau tidak diperhatikan, sehingga, hal-hal yang tidak diharapkan tidak terjadi,” tegasnya.

“Karena, saya melihat beberapa daerah tentunya bisa saja mendapatkan WTP beberapa kali, namun ternyata kepala daerahnya terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT),” sambungnya.

Maksudnya, lanjut dia, adalah apa yang sedang dilakukan pak Hengki tentunya harus menjadi perbaikan yang lebih baik lagi ketika mendapatkan WTP, bukan kemudian selesai sampai di sini.

“Artinya, hal-hal yang kemudian KBB dapat hari ini tentunya harus terus ditingkatkan. Itu menurut saya yang pertama,” ujarnya.

Berikutnya, kata dia, WTP ini tentunya tidak boleh kemudian menjadi standar di masyarakat bahwa karena sudah mendapatkan WTP, sehingga tidak ada lagi kreativitas-kreativitas.

“Jadi, hal-hal terbarukan karena sudah mendapatkan WTP justru harusnya ke depan lebih lagi,” katanya.

Ia menambahkan, sekali lagi apa yang dilakukan pak Hengki merupakan sebuah keberhasilan yang tentu pihaknya dan masyarakat juga harus apresiasi.

Meski begitu, masyarakat tentu harus tetap menjadi kontrol dari pemerintah karena WTP ini hadir dan kemudian berhasil tentunya bukan hanya sekadar dari ASN.

“Tapi ada juga andil-andil dari masyarakat, sehingga masyarakat percaya mendapatkan trust atas kinerja, mendapatkan pengelolaan dan lain sebagainya,” tandasnya. (*)

Artikel KBB Dua Tahun Beruntun Raih WTP, Ini Tanggapan Pakar Pemerintahan Unjani pertama kali tampil pada Bandungsatu.com.

Ketua DPC PDIP KBB Ida Widaningsih didampingi Sekretaris Iwan Ridwan memimpin rombongan 50 Bacaleg sambil berjalan kaki kurang lebih 100 meter sebelum kantor KPU KBB yang berada di Jalan Raya Tagog Apu, Padalarang.

“Hari ini kami (PDIP) mendaftarkan Bacaleg ke KPU KBB sesuai instruksi pusat dan serentak seluruh Indonesia,” kata Ketua DPC PDIP KBB Ida Widaningsih seusai penyerahan berkas pendaftaran.

Ida mengatakan, kedatangan rombongan Bacaleg PDIP beserta kader dan simpatisan ke KPU KBB sengaja menghadirkan kesenian tradisional. Hal itu sebagai pembeda dengan partai lain dan juga untuk mengenalkan budaya kesenian tradisional ke masyarakat.

Disinggung soal kesiapan Bacaleg PDIP KBB, Ida menegaskan bahwa semua kader telah siap bekerja keras dan memenangkan PDIP khususnya di KBB. Dia meminta semua kader bekerja keras terlebih mereka yang namanya sudah terdaftar sebagai Bacaleg.

“Semua harus bahu membahu, bekerja keras, mengembalikan kejayaan PDIP di KBB dengan kembali meraih 12 kursi di DPRD KBB,” ucapnya.

Ida menyebutkan, 50 Bacaleg yang didaftarkan berasal dari lima daerah pemilihan (Dapil). Setiap Dapilnya terdiri dari Bacaleg yang potensial dan memiliki kemampuan dalam menjaring suara yang baik, sehingga optimistis bisa meraih kursi seperti yang ditargetkan.

Disinggung soal keterwakilan perempuan, Ida menyebutkan di setiap Dapil semuanya terisi sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Sedangkan figur-figur lainnya juga banyak muka-muka baru seperti dari kalangan mantan birokrat, mantan kepala desa, anak kepala desa, mantan Sekdis, dan juga kepala desa yang masih aktif.

“Melihat komposisi figur itu kami optimistis PDIP di KBB bisa kembali meraih 12 kursi, karena di setiap Dapil potensinya ada,” ucapnya. (*)

Artikel PDIP KBB Daftarkan 50 Bacaleg ke KPU, Target Bisa Raih 12 Kursi di DPRD pertama kali tampil pada Bandungsatu.com.

Salah satunya dari organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebagai mitra Pemda KBB yang mengontrol dan kerap mengkritisi kinerja pemerintah.

“Saya pribadi menyampaikan selamat kepada Pemda KBB, khususnya kepada Bupati Bandung Barat, pak Hengki Kurniawan yang kembali menyabet WTP untuk kedua kalinya,” ungkap Ketua PWI KBB, Agus Sudrajat kepada wartawan, Rabu 10 Mei 2023.

Agus menilai, prestasi yang diraih Pemda Bandung Barat memang layak diberikan mengingat kerja keras pak bupati beserta organisasi perangkat daerah (OPD) yang selama ini dilakukan, meski kerap mendapatkan kritik dari publik.

“Kritik yang diberikan merupakan satu hal yang biasa dalam sebuah dinamika pemerintahan. Namun, secara perlahan pak bupati bisa menahkodai KBB dengan mengentaskan persoalan yang ada secara perlahan,” ujarnya.

Selain itu, sambung Agus, di era serba digital saat ini memang dibutuhkan pemimpin muda yang berani mengambil langkah nyata demi terciptanya pembangunan yang diharapkan.

“Pak Hengki ini sosok muda yang memiliki potensi untuk melakukan terobosan melalui inovasi dan kreativitas untuk membangun KBB yang lebih baik,” ujarnya.

Menurutnya, capaian WTP yang kedua kali ini menjadi momentum untuk pak bupati untuk membuktikan bahwa di bawah tangan dinginnya janji politik yang sempat diucapkan bisa direalisasikan secara nyata.

“Ini momen yang tepat untuk merealisasikan janji politik saat kampanye dulu. Meskipun, direalisasikan secara bertahap mengingat kondisi perekonomian yang belum pulih pasca didera pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu,” tuturnya.

Meski begitu, pihaknya pun mengingatkan sebagai mitra agar Pemda KBB tidak terlena dengan capaian WTP yang telah diraih. Bahkan, hal ini harus jadi cambuk motivasi agar kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih meningkat.

“Terutama dalam hal pelayanan dan keuangan tentu harus lebih baik,” ucapnya.

Ia pun berharap, sinergitas antara Pemda KBB dan PWI Bandung Barat bisa lebih erat dan menciptakan karya-karya terbaik yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami dari PWI KBB berharap bisa terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemda KBB dalam menghadirkan karya tulis, serta bisa terus menjembatani keluh kesah masyarakat yang membutuhkan kehadiran pemerintah,” terangnya.

“Sebaliknya, kami pun bisa turut membantu dan mendorong program-program pemerintah yang pro rakyat dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat manfaatnya,” ujarnya.

Terpisah, Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan mengatakan, capaian WTP tersebut merupakan hasil kerja keras semua pihak terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bandung Barat.

“Opini WTP ini merupakan bentuk kerja keras semua pihak terutama para OPD. Ini juga bentuk tanggung jawab kita, bentuk pemerintah bekerja secara professional,” katanya.

Ia menilai, capaian WTP tersebut juga merupakan bukti bahwa OPD di Kabupaten Bandung Barat solid dan kompak.

“Ini juga bentuk bahwa kita itu kompak dan solid. Kalau tidak kompak dan solid tidak akan meraih WTP,” imbuhnya.

“Karena pengumpulan data itu kan butuh waktu yang luar biasa, kadang bergadang dan lain sebagainya, pelaporan dan sebagainya,” katanya.

Kendati begitu, pihaknya pun terus berupaya maksimal untuk menyelesaikan temuan BPK RI pada tahun sebelumnya dan hal tersebut menunjukkan progress yang baik.

“Temuan tahun sebelumnya progressnya cukup baik mulai dari aset terus kita secara legalitas pencapaiannya terus bertambah,” katanya.

“Ada skor dalam BPK memberikan opini ada batas tindaklanjutnya selama pemeriksaan itu BPK memberikan beberapa temuan. Dari temuan ini berapa persen yang berhasil kita tindaklanjuti lebih dari 70 persen,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Hengki pun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas dorongan dan dukungan sehingga Pemkab Bandung Barat meraih opini WTP dalam dua tahun berturut-turut.

“Saya ucapakan terima kasih kepada semua pihak dan juga DPRD KBB atas doa-doanya yang juga ikut mengawasi kita terus berbenah. Ini momentum kita untuk bersama-sama memberikan hal-hal yang baik untuk Kabupaten Bandung Barat,” tandasnya. (*)

Artikel Apresiasi Pemda KBB Raih Dua Kali WTP, Ketua PWI KBB Ingatkan Hal Ini pertama kali tampil pada Bandungsatu.com.

Pasalnya pada bulan Februari masa dimulainya proses pemeriksaan yang dilakukan BPK sebagai lembaga negara yang secara konstitusional memiliki wewenang untuk mengukur tingkat kelayakan pengelolaan keuangan negara (realisasi APBN) yang dilakukan lembaga pemerintah pusat, dan keuangan daerah (realisasi APBD) yang dilakukan pemerintah daerah.

Sebenarnya dalam konteks pemeriksaan keuangan ini ada peran dan wewenang parlemen baik DPR maupun DPRD yang tidak pernah dilakukannya. Yaitu, saat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diterima parlemen dan dilakukan pembahasan sebagaimana mestinya, manakala terdapat keganjilan yang berindikasi penyimpangan yang berpotensi kerugian negara/daerah, bahwa DPR dan atau DPRD berwenang mengajukan permintaan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan yang bersifat investigatif.

Sehingga fakta yang sebenarnya bisa terang benderang. Namun konsekwensinya hasil pemeriksaan investigasi ini harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Maka dari itu, pertimbangan kenapa DPRD tidak pernah menggunakan wewenang ini mungkin dikarenakan kedudukan kedua lembaga ini yaitu pemerintah daerah dan DPRD merupakan satu kesatuan penyelenggara pemerintahan daerah, yang sedikit banyak akan berkait langsung atau tidak langsung dengan persoalan pengelolaan keuangan daerah.

Selain daripada itu, berdasarkan hasil pemantauan, bahwa pada bulan April kemarin, BPK telah menyelesaikan pemeriksaannya, dan dokumen LHP BPK telah diserahkan kepada kepala daerah untuk ditindaklanjuti. Artinya, didalam dokumen ini terdapat banyak temuan, sekaligus rekomendasi BPK agar kepala daerah beserta jajarannya diberi waktu selama 60 hari, untuk memperbaiki, melengkapi dan dapat menyajikan dokumen pelengkap untuk mengurangi dan menghapus beberapa temuan.

Namun demikian, biasanya dalam tahap tindak lanjut ini, rata-rara Daerah tidak pernah ada yang mampu memenuhi kewajibannya menindaklanjuti semua temuan BPK ini. Ada sebagian yang mampu ditindaklanjuti, bahkan tidak ada satupun yang bisa ditindaklanjuti.

Akhirnya atas dasar kajian intern auditor BPK atas tindak lanjuti yang dilakukan Pemda, maka ditetapkan opini BPK terhadap hasil pemeriksaan ini, dan disampaikan kepada DPRD sebagai bahan pembahasan lebih lanjut. Satu hal yang menjadi sorotan publik adalah masa rawan dalam tahapan saat menentukan opini ini. Fakta menunjukan bahwa baru-baru ini terjadi OTT KPK terhadap oknum auditor BPK dan pejabat Pemda di suatu Daerah yang sedang melakukan “transaksi”. Kejadian seperti ini berkali2 terjadi di Daerah.

Kita masih ingat tahun 2020 menimpa Bupati Bogor beserta jajarannya dan beberapa oknum auditor BPK terjerat OTT KPK. Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan baru-baru ini di media saat pemeriksaan BPK berlangsung dengan penuh optimisme akan berusaha mempertahankan raihan prestasi seperti tahun sebelumnya yaitu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai opini tertinggi yang menunjukan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Namun banyak kalangan meragukan hal ini, karena dalam tahun anggaran berjalan secara faktual selalu diterpa isu defisit anggaran dan isu-isu miring lainnya. (*)

Penulis : Wanhat P4KBB, Djamu Kertabudi.

Artikel Mungkinkah Pemda KBB Kembali Mendapat Opini WTP dari BPK? pertama kali tampil pada Bandungsatu.com.