“Mulai pukul 00.00 WIB Kamis, Polresta Cirebon sudah melakukan penyekatan mudik,” kata Kompol Troy di Cirebon, Kamis pagi.

Troy mengatakan pos penyekatan di wilayah hukumnya terdapat di sembilan titik, terutama jalur perbatasan Cirebon, dengan daerah lainnya.

Sembilan titik pos penyekatan itu lanjut Troy, berada di jalur tol satu, empat titik arteri pantura dan empat lainnya berada di jalan arteri perbatasan antardaerah.

“Setiap kendaraan yang dicurigai membawa pemudik dan melintas di pos penyekatan langsung kita putar balikkan ke daerah asal,” tuturnya.

Troy memastikan semua pos penyekatan akan beroperasi selama 24 jam penuh, sehingga siapa pun yang nekat mudik, maka akan terjaring dan diputar balikkan lagi.

Ia mengatakan untuk penyekatan larangan mudik Lebaran 2021 berlangsung dari tanggal 6 sampai 17 Mei 2021, di mana pada masa itu terdapat 2.400 personel gabungan yang berjaga selama 24 jam penuh.

“Semua pos penyekatan dijaga 24 jam oleh personel gabungan,” katanya. (*)

Editor : Rizki Nurhakim

Artikel Polresta Cirebon Siapkan Sembilan Pos Penyekatan bagi Pemudik Ngeyel pertama kali tampil pada Bandungsatu.com.

“Menetapkan cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2021 yaitu pada tanggal 12 Mei 2021 (Rabu) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan tanggal 24 Desember 2021 (Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal,” seperti dikutip dari salinan Keppres Nomor 7 Tahun 2021 yang diunggah di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

Pada diktum kedua Keppres tersebut, pemerintah menyatakan cuti bersama yang diberikan pemerintah tidak mengurangi hak cuti tahunan ASN.

Sehingga pada diktum ketiga disebutkan bahwa ASN yang tidak mendapat hak cuti bersama karena jabatannya, akan mendapatkan penambahan hak cuti tahunan sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” bunyi diktum keempat Keppres yang ditandatangani Jokowi pada Jumat (9/4).

Adapun menjelang Idul Fitri, pemerintah telah resmi melarang kegiatan mudik pada 6 – 17 Mei 2021 untuk memutus mata rantai penularan COVID-19.

Kementerian Perhubungan menghentikan operasi moda transportasi baik darat, laut maupun udara selama masa pelarangan tersebut, terkecuali untuk beberapa kegiatan seperti pengiriman logistik, perjalanan dinas, kebutuhan darurat pelayanan kesehatan dan kepentingan mendesak lainnya.

Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya menyebutkan jika pemerintah tidak melarang mudik, maka akan terdapat 81 juta masyarakat yang akan pulang ke kampung halaman menjelang Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. (*)

Editor : Rizki Nurhakim

Artikel Pemerintah Tambah Dua Hari Cuti Bersama Libur Lebaran dan Natal pertama kali tampil pada Bandungsatu.com.

“Kami mengapresiasi kebijakan pemerintah tersebut karena diharapkan dapat mengurangi kerumunan dan keramaian orang akibat libur panjang,” kata Saleh di Jakarta, dikutip bandungsatu.com dari Antara, Rabu (24/2/2021).

Saleh khawatir kalau libur panjang tidak dikurangi akan menyebabkan kerumunan dan keramaian orang karena mereka pergi berlibur dan dikhawatirkan menambah jumlah kasus COVID-19.

Dia meminta masyarakat untuk memahami kebijakan pemerintah tersebut sebagai upaya dari bagian memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

“Tentu masyarakat berbeda pandangan, ada yang setuju dan tidak, itu konsekuensi dari pengambilan kebijakan. Kami minta masyarakat berkontribusi dan berpartisipasi dalam penanggulangan COVID-19,” ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR RI itu meminta pemerintah pusat dan daerah menyosialisasikan kebijakan tersebut secara luas kepada masyarakat dan kalangan perusahaan.

Menurut dia, semua pihak harus diajak untuk memahami situasi saat ini yaitu sedang menghadapi pandemi dan pemerintah sedang berusaha menekan penyebaran COVID-19.

“Kebijakan ini pun harus diawasi dan implementasinya harus tegas sehingga masyarakat ikut sadar dengan kondisi pandemi yang masih melanda Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah telah menyepakati dan menetapkan perubahan cuti bersama tahun 2021, dari yang sebelumnya terdapat tujuh hari menjadi dua hari dengan pertimbangan untuk pencegahan penularan COVID-19 di masyarakat yang diakibatkan mobilitas warga pada hari libur.

Aturan tersebut tertuang dalam SKB Menteri Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021. (*)

Editor : Rizki Nurhakim

Artikel DPR Dukung Pemerintah Pangkas Cuti Bersama untuk Tekan Penyebaran COVID-19 pertama kali tampil pada Bandungsatu.com.

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya mengatakan Sekretaris DPRD Kota Bandung Salman Fauzi juga turut dinyatakan terkonfirmasi COVID-19.

Akibatnya aktivitas di Gedung DPRD Kota Bandung dihentikan sementara sebagai langkah antisipasi.

“Pimpinan DPRD Kota Bandung memutuskan kegiatan di Gedung DPRD Kota Bandung akan diliburkan dulu dari tanggal 11 Januari hingga 16 Januari 2021. Seluruh anggota dewan dan ASN bekerja di rumah,” kata Edwin di Bandung, Minggu (10/1/2021).

Dengan adanya dua orang yang terkonfirmasi itu dikutip dari , pihaknya mulai berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan Satgas COVID-19 Kota Bandung untuk melakukan upaya tindak lanjut.

“Seluruh anggota DPRD Kota Bandung dan juga ASN akan menjalani tes COVID-19 terutama yang tergolong kontak erat dengan yang terkonfirmasi. Kami juga akan melakukan sterilisasi Gedung DPRD Kota Bandung dengan melakukan penyemprotan disinfektan,” kata dia.

Meski begitu, seperti dikutip dari Antara, ia memastikan kegiatan para legislator itu tidak mengalami gangguan. Sebab, kata dia, agenda para anggota dewan pada bulan Januari ini belum terlalu padat.

“Selain itu juga anggota dewan bisa memanfaatkan hal ini dengan menjalin komunikasi dengan daerah pemilihannya tentunya dengan tetap mengedepankan protokol Kesehatan yang ketat,” katanya.

Untuk itu, Edwin mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa tetap berdisiplin menerapkan protokol kesehatan. Terlebih lagi kasus COVID-19 di Kota Bandung masih terus mengalami peningkatan.

“Jangan pernah kendorkan 3M 1T, COVID-19 bisa menimpa siapa saja dan di mana saja,” kata Edwin.

Kini Tedy dan Salman dikabarkan tengah menjalani isolasi di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung. Kondisi keduanya pun menurut Edwin masih tergolong stabil.(*)

Editor : Rizki Nurhakim

Artikel Ketua dan Sekwan Posifif COVID-19, Mulai Besok Aktivitas dI DPRD Kota Bandung Diliburkan  pertama kali tampil pada Bandungsatu.com.