Perwakilan Wanoja, Nina Kurnia Hikmawati mengatakan, munculnya keinginan dan aspirasi dari kaum perempuan tersebut dikarenakan ingin melihat adanya sosok perwakilan masyarakat Sunda di tingkat nasional.

“Kami ingin ke depannya ada pemimpin nasional atau presiden dari orang Sunda. Makanya kita sepakat mendukung Gubernur Jabar Ridwan Kamil jadi presiden di Pemilu 2024,” ucapnya di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Rabu (3/8/2022).

Dikatakannya, perlu adanya kebangkitan dari masyarakat Sunda untuk bisa menjadi pemimpin. Sekarang sudah terjadi di tingkat daerah dan provinsi, tinggal di tingkat nasional menjadi presiden yang belum mampu diwujudkan.

Ketika disinggung calon pemimpin khususnya di tingkat nasional, Nina menjelaskan bahwa siapa pun itu yang terpenting orang Sunda akan selalu didorong dan didukung. Saat ini menjadi panggung yang tepat bavgi orang nomor satu di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil untuk maju.

“Nah, kebetulan sekarang yang paling menonjol dan ramai itu Kang Emil, maka tentu kami akan dorong,” sambungnya

Lebih lanjut dia juga menyebut, jika sosok Ridwan Kamil dinilai salah satu orang Sunda yang sangat mempuni dalam hal kepemimpinan. Sehingga, Nina merasa yakin Indonesia akan semakin juara di tangan kepemimpinan Ridwan Kamil.

“Beliau (Ridwan Kamil) sudah sangat mumpuni untuk jadi presiden, seperti leadership dan kepemimpinan Islamnya juga kombinasi yang sangat kuat. Secara penampilan juga begitu meyakinkan, jadi kalau tidak sekarang kapan lagi,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizki Nurhakim

Artikel Saatnya Figur dari Sunda Maju, Komunitas Wanoja Dukung Kang Emil Jadi Presiden pertama kali tampil pada Bandungsatu.com.

Juru bicara GNIJ, Nunung Sanusi mengatakan, memang sejak lama pihaknya telah mendukung Kang Emil sapaan akrab dari Gubernur Jabar untuk melaju ke sekala nasional dalam hal ini bursa calon presiden.

“Kami sudah bertemu secara serius dan juga menghargai privasi beliau yang dalam beberapa waktu lalu mendapat musibah luar biasa. Sehingga tak bisa mengganggunya untuk ikut serta dalam kegiatan GNIJ di seluruh kabupaten/kota,” katanya, Senin (1/8/2022).

Bahkan dalam mendukung orang nomor satu di Jabar ini menjadi Presiden pada 2024 nanti, Nunung mengaku bahwa pihaknya sempat mendapat desakan dari para pengurus GNIJ di seluruh wilayah Indonesia. Pihaknya juga menyampaikan berbagai macam aspirasi yang ditampung dari kabupaten/kota.

“Kang Emil mengatakan siap dan gas terus. Bahkan beliau juga nyatakan siap maju untuk Pilpres nanti,” sambungnya.

Adanya pernyataan langsung dari kang Emil, lanjut Nunung, membuat pihaknya melalui pengurus pusat akan melakukan konsolidasi maksimal hingga ada Rapimnas pada akhir Agustus atau awal September 2022 di Ancol, Jakarta.

Jika tidak ada kendala kegiatan tersebut akan dihadiri oleh peserta dari 34 provinsi dan 509 kabupaten/kota. Termasuk akan berkumpul dan mengundang kang Emil untuk didaulat maju di Pilpres.

“Kami akan secara masif mengakomodir dari berbagai elemen lain yang memang punya visi yang sama membangun mewujudkan Indonesia Juara meski sampai sekarang belum terbayang siapa jodoh atau pasangan kang Emil di pilpres,” imbuhnya.

Namun ketika disinggung terkait dengan partai politik yang nantinya akan mengusung Kang Emil, Nunung menuturkan bahwa sudah ada sejumlah partai yang berkomunikasi sehingga perlu adanya kerja sosialisasi seperti membangun infrastruktur hingga menyamakan visi misi Indonesia Juara.

“Kalau soal komitmen membangun relasi, kang Emil sudah lakukan komunikasi karena bisa dilihat bersama-sama Kang Emil selalu roadshow safari politik. Kami tetap targgetkan RI 1 untuk kang Emil,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizki Nurhakim

Artikel GNIJ Dukung Ridwan Kamil Nyapres dan Siap Sosialisasikan Secara Masif pertama kali tampil pada Bandungsatu.com.

“Ada tiga wisatawan yang positif COVID dan pelaku perjalanan (pemudik) ada 50 yang positif. Jadi total 53. Ini menunjukkan kekhawatiran itu nyata adanya,” kata Kang Emil panggilan akrab Ridwan Kamil, di Gedung Sate Bandung, Senin (17/5/2021).

Kang Emil menuturkan selama pelarangan mudik Lebaran 2021, petugas gabungan di wilayah Jawa Barat telah melaksanakan tes COVID-19 kepada 6.000-an orang.

“Jadi total yang dites itu ada sekitar enam ribuan orang. Hasilnya 53 positif COVID.Itu hampir satu persen dari total tes yang dilakukan. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada warga Jabar yang taat atau mematuhi aturan agar tidak mudik pad Lebaran tahun ini,” kata Kang Emil dikutip dari ANTARA.

Pada kesempatan tersebut Kang Emil menginstruksikan Satgas COVID-19 di tingkat kabupaten/kota untuk melakukan pengetesan kepada warga Jabar yang mudik atau ‘hilang’ saat Lebaran 2021.

“Jadi fokuskan penyiapan tes antigen, maksimal PCR di level mikro. Sehingga tolong instruksikan bupati/wali kota kepada RT RW melaporkan warga yang hilang, karena mudik. Warga yang hilang saat lebaran diasumsikan mudik, jadi target pengetesan swab antigen,” kata dia.

Kang Emil mengingatkan agar jangan sampai kecolongan saat warga Jabar yang pulang mudik namun tidak didata atau tidak dideteksi kepulangan dari kampung halaman oleh RT atau RW.

“Jadi mereka pulang dari Jateng, Jatim, Sumatera kemudian pada 14 hari terjadi penyebaran yang tidak kita ketahui di wilayah bapak atau ibu yang menjadi sumber pemudik,” kata dia.

Pihaknya juga meminta agar dinas kesehatan, khususnya di wilayah Jabodetabek dan Bandung Raya memaksimalkan pengetesan dan masih ada potensi orang yang mudik setelah lebaran.

“Sehingga bagi petugas TNI Polri masih bertugas melakikannpenuekatan kepada mereka yang pola tidak mudik sebelum lebaran dan saat lebaran. Namun pola mudiknya setelah lebaran, untuk itu selama beberapa hari ke depan kita masih harus stand by,” paparnya.(*)

Editor : Rizki Nurhakim

Artikel Kang Emil : 50 Pemudik dan 3 Wisatawan Positif COVID-19 pertama kali tampil pada Bandungsatu.com.

Lokasi pertama yang dikunjungi oleh Mendag Lutfi dan Kang Emil panggilan Ridwan Kamikn ialah Pasar Kosambi Kota  Bandung.

Di Pasar Kosambi, Mendag dan Kang Emil berdialog dengan sejumlah pedagang di kios sayuran, beras dan kios daging ayam.

“Pak, gimana harga daging ayam hari ini,” tanya Mendag Lutfi kepada salah seorang pedagang ayam di Pasar Kosambi.

“Harga daging ayam hari ini Rp42 ribu. Sebelumnya 32 ribu sekilonya. Saya dapat barangnya dari bandar di Lembang,” ujar pedagang ayam tersebut dilansir dari Antara.

Pada kesempatan tersebut, Mendag Lutfi juga membeli 2 kg telur ayam di Pasar Kosambi.

Usai memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Kosambi, Mendag Lutfi dan Kang Emil melanjutkan peninjauan ke Pasar Sederhana Kota Bandung.(*)

Editor : Rizki Nurhakim

Artikel Hari Pertama Puasa, Mendag dan Gubernur Jabar Pantau Harga Kepokmas di Kota Bandung pertama kali tampil pada Bandungsatu.com.

“Sebelumnya saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi gubernur, tiba-tiba ya Alhamdulillah. Untuk 2024, kalau jalannya terbuka saya Bismillah,” kata Ridwan Kamil saat kegiatan bincang santai yang dilaksanakan oleh Balai Wartawan Luak Limopuluah di Payakumbuh.

Sebagai salah satu tokoh nasional, pria yang akrab disapa sebagai Kang Emil tersebut masuk tiga besar survei Indikator Politik Indonesia untuk Pilpres 2024.

Politisi yang tidak menjadi kader partai politik tersebut mengaku tidak akan ngotot untuk bisa menjadi orang nomor satu di Indonesia tersebut.

“Kalaupun tidak (maju) ya tidak ada penyesalan, bagi saya jabatan itu hanya ibadah, jabatan hanya sementara, jabatan ini hanya untuk kebermanfaatan,” ujarnya.

Ia mengatakan ke depannya yang paling penting untuk pemimpin Indonesia adalah harus mampu membawa negara ini maju, seperti negara-negara besar dunia lain.

Menurut dia, saat ini dunia demokrasi Indonesia dalam kondisi yang kurang baik, bahkan perpecahan akibat Pilpres 2019 masih belum usai meski pemilihan sudah lama selesai.

“Anggap pilkada atau pilpres seperti kompetisi badminton saja. Selesai tanding, selesai. Jangan seperti sekarang, kita sibuk mencari perbedaan, tapi lupa dengan persamaan,” kata dia.

Sementara Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi juga memberikan dukungan untuk teman satu almamaternya tersebut. Menurut dia, mantan Wali Kota Bandung itu pantas dan layak memimpin Indonesia ke depan.

“Saya sih doanya jadi presiden aja udah. Di survei beda-beda tipis semua. Kesempatan sama sekarang. Ini bagian dari kompetisi sehat, siapa yang terbaik itulah yang terbaik untuk Indonesia ke depan,” kata politisi PKS tersebut. (*)

Editor : Rizki Nurhakim

Artikel Ridwan Kamil Tidak akan Ngotot Maju Pilpres, Jabatan Hanya Ibadah pertama kali tampil pada Bandungsatu.com.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau mengatakan di antara enam daerah tersebut, Kabupaten Karawang sudah enam pekan masuk ke dalam daerah zona merah COVID-19.

“Saya laporkan bahwa pekan ini masih ada enam daerah zona merah (COVID-19) dan yang masih kita prihatin adalah Kabupaten Karawang masih zona merah, jadi kami akan lakukan kunjungan kerja ke sana (Kabupaten Karawang),” kata Kang Emil di Makodam III Siliwangi Kota Bandung, Senin (18/1/2021).

“Kemudian masih seperti pekan lalu, Kabupaten Ciamis dan Kota Bekasi masih di zona merah. Sedangkan zona merah yang baru adalah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut Kang Emil menuturkan tingkat keterisian rumah sakit perawatan pasien COVID-19 di Jabar mengalami penurunan dan hal tersebut berkat penambahan kapasitas tempat perawatan dan tempat isolasi di Jawa Barat.

“Jadi Alhamdullillah, berkat hadirnya berbagai fasilitas isolasi baik di Secapa TNI AD, Kota Bogor, dan lain-lain, maka tingkat keterisian ruang isolasi kita bisa turun lebih dari lima persen, yang tadinya 77,8 persen, sekarang 72 persen. Mudah-mudahan seterusnya Bisa berkurang,” kata dia.

Seperti dikutip dari Antara,  Secapa TNI Angkatan Darat sudah diisi oleh pasien COVID-19 bergejala ringan diantaranya untuk merawat 10 orang pegawai di lingkungan DPRD Jabar beserta keluarganya yang positif COVID-19.

Ia mengatakan saat ini Pemprov Jabar memiliki metode untuk menghitung kedisiplinan warga dalam hal jaga jarak dan pemakaian masker dan hal ini dilaporkan oleh tim dari Satuan Pol PP, TNI dan Polri.

“Untuk daerah yang paling patuh masyarakatnya memakai masker adalah Kota Bekasi. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Bekasi. Yang paling tidak patuh memakai masker Kabupaten Tasikmalaya,” kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan warga yang paling patuh menjaga jarak adalah warga Kota Bekasi sehingga Kota Bekasi dinilai paling disiplin se-Jawa Barat dalam hal pelaksanaan protokol kesehatan.

“Sedangkan yang paling tidak patuh menjaga jarak adalah masyarakat di Kota Depok. Jadi kepada yang sudah patuh, tolong pertahankan, kepada yang tidak patuh saya titip kepada wali kota dan bupati untuk terus edukasi masyarakat,” kata dia.

Tingkat kepatuhan di Jawa Barat antara 60 sampai 70 persen dari rata-rata sebelum PPKM 50-an persen. “Sekarang naik, yang memakai masker sebanyak 76 persen dan menjaga jaraknya di 60-an persen,” ujar dia.(*)

Editor : Rizki Nurhakim

Artikel Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat Kembali Masuk Zona Merah pertama kali tampil pada Bandungsatu.com.

Penerapan PSBB Proporsional di Jabar merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Hal tersebut dikatakan Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– usai menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI via konferensi video di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (08/01/2021).

“Ada 20 daerah di Jabar yang akan melaksanakan PSBB Proporsional mulai dari hari Senin tanggal 11 Januari 2021 selama dua minggu untuk menekan laju pertumbuhan penularan COVID-19,” kata Kang Emil.

Penerapan PSBB Proporsional sama dengan PPKM yakni membatasi mobilitas masyarakat. Jabar menerapkan PSBB Proporsional karena selama ini telah diterapkan untuk menekan penyebaran COVID-19.

Pemerintah pusat menginstruksikan PPKM wajib dilakukan di Bodebek (Kabupaten Bogor dan Bekasi, serta Kota Bogor, Depok, Bekasi) dan Bandung Raya (Kota Bandung dan Cimahi, serta Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang).

Meski instruksi ini ditujukan kepada beberapa kabupaten/kota tertentu di Pulau Jawa dan Bali, namun PPKM tidak terbatas hanya untuk daerah tersebut. Apabila penanganan COVID-19 semakin buruk, PPKM dapat diterapkan sesuai kebutuhan di berbagai daerah di Jawa dan Bali.

Komite Kebijakan Jabar pun melakukan penilaian berdasarkan empat kriteria yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

Berdasarkan penilaian, ada 20 daerah yang akan menerapkan PSBB Proporsional. Ke-20 daerah tersebut yakni Kabupaten Sukabumi, Sumedang, Cirebon, Garut, Karawang, Kuningan, Ciamis, Bandung, Bandung Barat, Majalengka, Bekasi, Subang, Bogor, Kota Depok, Tasikmalaya, Banjar, Bandung, Bogor, Bekasi, dan Cimahi.

“Empat kriteria yang disepakati adalah jika ada daerah melebihi angka-angka yang lebih buruk dari angka nasional, maka harus melaksanakan PSBB Proporsional,” ucapnya.

Kang Emil menjelaskan empat kriteria yang menjadi dasar penilaian. Pertama adalah tingkat kematian. Apabila tingkat kematian di daerah melebihi angka kematian rata-rata nasional, maka harus menerapkan PSBB Proporsional.

Kriteria kedua yaitu angka kesembuhan berada di bawah angka rata-rata nasional. Sementara kriteria ketiga apabila laju kasus aktif lebih cepat dari angka persentase nasional.

“Kriteria terakhir yang harus PSBB Proporsional adalah jika bed occupancy ratio atau tingkat keterisian ruang perawatan di rumah sakit lebih buruk dari tingkat nasional,” katanya.

Sebelum penerapan PSBB Proporsional, Kang Emil menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar untuk intens berkomunikasi dengan 20 daerah terkait sosialisasi penerapan PSBB Proporsional.

“Pak Sekda sedang berkomunikasi dengan daerah hari ini dan besok sehingga Senin mulai disosialisasikan,” ucapnya.

Sementara mengenai teknis atau standarisasi dalam penerapan PSBB Proporsional, seperti persentase Work From Home maupun kegiatan-kegiatan di tempat umum, akan ditentukan oleh daerah masing-masing dengan tetap mengacu kepada Instruksi Mendagri.

“Terkait apa-apa yang menjadi standar dalam pelaksanaan PSBB Proporsional tentu bisa ditanya ke daerah masing-masing, berapa persen yang bekerja di rumah, di restoran, dan fasilitas umum lainnya,” kata Kang Emil.

Kang Emil pun memastikan penerapan PSBB Proporsional di 20 daerah akan diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar yang akan segera diterbitkan.

“Pergub akan diterbitkan secepatnya dan akan disampaikan kepada 20 daerah yang akan melaksanakan PSBB Proporsional,” ucapnya.

Kemudian dalam waktu bersamaan dengan penerapan PSBB Proporsional, juga akan dimulai kegiatan vaksinasi tahap satu kepada tenaga kesehatan dan profesi yang rawan terhadap penularan COVID-19.

“Mudah-mudahan dengan PSBB Proporsional yang dikombinasi dengan pemberian vaksin, kita akan lihat bulan Januari 2021 ada penurunan kasus COVID-19 di Jabar,” ujarnya. (*)

Editor : Rizki Nurhakim

Artikel PSBB Proporsional Diberlakukan di  20 Daerah Jawa Barat,  Ini Daftar Lengkapnya pertama kali tampil pada Bandungsatu.com.

Penandatanganan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar tentang CDPOB,  di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (4/12/2020).

Ketiga calon daerah persiapan tersebut adalah Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, dan Kabupaten Bogor Barat. Dengan demikian usulan pembentukan Kabupaten Bandung Timur (KBT) dan Kota Lembang termentahkan kembali.

Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil menyatakan, kebijakan penataan daerah di Pemda Provinsi Jabar tertuang dalam misi tiga RPJMD 2018-2023.

“Yaitu mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan,” kata Kang

Dijelaskannya, dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

Persyaratan dasar terdiri dari persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Jika kedua persyaratan tersebut telah dipenuhi, kata Kang Emil, maka ia dapat mengusulkan pembentukan daerah persiapan kepada pemerintah pusat, DPR RI atau DPD RI.

“Atas usulan pemerintah daerah induk, terdapat tiga yang paling siap, yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Garut, yang telah dilengkapi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administrasi,” katanya seperti dilansir bandungsatu.com dari Antara.

Adapun Kabupaten Sukabumi Utara terdiri dari 21 kecamatan, dan pusat pemerintahan terletak di Kecamatan Cibadak. Sedangkan Kabupaten Garut Selatan terdiri dari 15 kecamatan, dan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Mekarmukti. Sementara Kabupaten Bogor Barat terdiri dari 14 kecamatan, dan lokasi ibu kota daerah berada di Kecamatan Cigudeg.

Pemprov Jabar, kata Kang Emil, mengusulkan kepada DPRD Jabar untuk dilakukan pembahasan serta persetujuan bersama sebagai pemenuhan persyaratan administrasi di tingkat provinsi.

“Telah selesainya seluruh pembahasan terkait rencana usulan pembentukan CDPOB Kabupaten Sukabumi Utara, Bogor Barat, dan Garut Selatan, maka tahapan selanjutnya Pemda Provinsi Jabar akan menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah di tiga lokasi daerah induk atau calon daerah persiapan,” ucapnya.

“Saya sampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada seluruh jajaran anggota DPRD Provinsi Jabar yang telah bersinergi dalam mewujudkan penyiapan dan pengusulan pembentukan calon daerah persiapan ini,” katanya.

Kang Emil mengatakan, atas usulan Pemda Provinsi Jabar, pemerintah pusat akan melakukan penilaian mengenai persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administrasi di tiga daerah tersebut. Hasil penilaian akan disampaikan kepada DPR RI dan DPD RI.

“Jika dinyatakan memenuhi persyaratan, maka pemerintah akan membentuk tim independen yang bertugas melakukan kajian terhadap persyaratan, yang terdiri atas tujuh parameter,” ujarnya.

Ketujuh parameter tersebut yakni geografi, demografi, keamanan, sosial politik, adat dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

“Saya berharap apabila pembentukan daerah persiapan terwujud dengan lancar, maka harapan kita semua efektivitas penyelenggaraan pemerintahan akan terwujud, terjadi percepatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik meningkat, pelayanan semakin cepat dan dekat dengan masyarakat dan tentunya kualitas tata kelola pemerintahan secara umum juga akan meningkat,” ujarnya.(RZK)

Artikel Ridwan Kamil Tandatangani Persetujuan Tiga CDPOB, Tidak Ada KBT dan  Kota Lembang pertama kali tampil pada Bandungsatu.com.

Hal itu disampaikan Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– dalam agenda “Penyerahan DIPA dan Dana TKDD 2021 serta Penyerahan Piagam Penghargaan dan Plakat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)” di Plaza Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (3/12/2020).

““Mari kita fokuskan anggaran itu untuk memaksimalkan penanganan COVID-19. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini bisa segera terkendali,” ucap Kang Emil.

Selain untuk menangani kasus COVID-19, Kang Emil juga berpesan kepada seluruh kepala daerah di Jabar untuk memperhatikan bantuan sosial bagi warga terdampak.

“Maksimalkan bantuan sosial kepada daerah yang tingkat ekonominya masih terkendala, karena bantuan sosial ini diberikan ketika adanya pengetatan (terkait) kesehatan di beberapa daerah,” tambahnya.

Adapun penyerahan DIPA dan Dana TKDD merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun 2021 yang telah disepakati DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Republik Indonesia dan pemerintah.

Untuk wilayah Provinsi Jabar, dana APBN Tahun 2021 telah dialokasikan melalui DIPA satuan kerja kementerian/lembaga adalah Rp51,1 triliun dengan kegiatan tersebar di 27 kabupaten/kota se-Jabar. Di antaranya, satuan kerja (satker) lingkup Kota Bandung sebesar Rp21,6 triliun, Kabupaten Bogor (Rp2,8 trilun), Kota Bogor (Rp2,3 triliun), Kab. Sumedang (Rp1,5 triliun), dan Kab. Subang (Rp1,4 triliun). Satker lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar sebesar Rp6,6 triliun meliputi kegiatan infrastruktur jalan (Rp3,4 triliun), Sumber Daya Air (Rp617,4 miliar), pendidikan (Rp390,3 miliar), pemulihan ekonomi (Rp386,9 miliar), kesehatan (Rp76,1 miliar), perumahan (Rp19,5 miliar), sosial (Rp17,7 miliar), dan lainnya (Rp1,7 triliun).

Sementara besaran Dana TKDD adalah Rp68,7 triliun dengan rincian antara lain dana transfer lingkup Pemda Provinsi Jabar sebesar Rp16,4 triliun dan dana transfer ke daerah lingkup kabupaten/kota sebesar Rp52,0 triliun yang salah satunya meliputi Dana Desa Rp5,6 triliun bagi 5.312 desa di Jabar.

Terkait pemulihan ekonomi di Jabar, Kang Emil mengatakan akan memanfaatkan anggaran TKDD untuk mendorong sektor ketahanan pangan, pariwisata lokal, dan digitalisasi desa.

“Kita coba bantu digitalisasi desa untuk optimalisasi jual-beli di sektor UMKM dan  manfaatkan juga potensi pariwisata lokal untuk pemulihan ekonomi. Ketahanan pangan juga penting sehingga nantinya pangan ini akan menjadi unggulan Jabar di pascapandemi COVID-19,” tutur Kang Emil.

Selain itu, Kang Emil pun mengapresiasi hasil opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) yang diterima seluruh 27 kabupaten/kota se-Jabar untuk pertama kalinya. Ia pun mengingatkan bahwa raihan WTP ini adalah sebuah kedisiplinan yang harus terus dilakukan.

“Saya sangat bangga ini merupakan peristiwa bersejarah, pertama kalinya dalam sejarah seluruh pemda di Jabar mendapatkan opini WTP. Saya ingatkan WTP ini adalah kedisiplinan yang harus terus dilakukan,” tegas Kang Emil.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jabar Kementerian Keuangan RI, Djoko Hendratto berpesan agar penyerahan dana DIPA dan TKDD ini bisa dengan cepat dan efektif merealisasikan pemulihan ekonomi di Jabar.

“Kegiatan ekonomi di Jabar pun masih berjalan dengan baik. Oleh karena itu sangat diharapkan peran bapak/ibu penerima dana DIPA dan TKDD untuk memaksimalkan dinas terkait,” ucap Djoko.

“Kami sampaikan juga terima kasih kepada Kang Emil yang telah memberikan DIPA ke 27 kabupaten/kota di Jabar,” tambahnya.

Selain itu, Djoko mengatakan bahwa keberhasilan mengendalikan pandemi COVID-19 menjadi faktor penting dalam pemulihan ekonomi sehingga diharapkan dana DIPA ini bisa menunjang pemulihan ekonomi di Jabar.

“Presiden pun meminta agar pusat dan pemda bekerja keras dalam mempercepat proses keuangan berjalan efektif,” ujarnya.(RZK)

Artikel DIPA dan TKDD Jabar Dimaksimalkan untuk Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi pertama kali tampil pada Bandungsatu.com.

Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– didampingi Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar akan mengunjungi Kantor Bareskrim Polri di Jakarta, Jumat (20/11/2020).

“Sebagai warga negara yang taat hukum, maka undangan ini (panggilan Bareskrim Polri) wajib kita penuhi dengan baik. Besok (Jumat, 20 November 2020) akan hadir di Bareskrim Polri ditemani Kepala Biro Hukum,” kata Kang Emil dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (19/11/2020).

Kang Emil mengatakan, Bareskrim Polri mengundang dirinya untuk memberikan klarifikasi. Selain ia, sejumlah pihak pun dimintai hal serupa oleh Bareskrim Polri.

“Kepolisian meminta klarifikasi dari sejumlah pimpinan wilayah tempat peristiwa tadi. Walaupun asal muasal dan latar belakang situasinya tidak bisa dipersamakan,” ucapnya.

Kang Emil menegaskan, undangan Bareskrim Polri bukan untuk pemeriksaan, melainkan meminta keterangan terkait kegiatan di Bogor yang diduga melanggar protokol kesehatan.

“Pak Anies Baswedan sudah memberikan klarifikasi dan saya sudah menerima surat kemarin sore untuk dimintai keterangan. Jadi, bahasanya bukan diperiksa, tapi dimintai tambahan keterangan terkait acara di Bogor,” katanya.

Menurut Kang Emil, sistem pemerintahan Jabar berbeda dengan DKI Jakarta. Kewenangan teknis, seperti kegiatan masyarakat, berada di level bupati/wali kota. Sedangkan, hubungan provinsi dan kabupaten/kota bersifat koordinatif.

“Kalau di luar DKI Jakarta semua kewenangan teknis ada di bupati/wali kota, jadi ada ribuan kegiatan setiap tahun di Jabar itu dikelolanya oleh bupati dan wali kota. Karena hubungan antara bupati, wali kota dengan gubernur itu sifatnya koordinatif,” ucapnya.(RZK)

Artikel Ridwan Kamil Bakal Penuhi Panggilan Bareskrim Polri pertama kali tampil pada Bandungsatu.com.