Bahkan sejumlah anggota dewan pengupahan provinsi Jawa Barat terdiri dari pihak pemerintah , pengusaha dan serikat buruh/pekerja, meminta agar peraturan tersebut kembali di kaji ulang.

Menyikapi perkembangan cacat hukum keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat tersebut, pengurus Kadin Jawa Barat Asep Hendra Maulana dari Komisi Tetap Pengupahan, Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial yang membidangi Dewan Pengupahan Jawa Barat, ikut bersuara.

“Kami dari Kadin Jabar menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khusunya bapak Pj Gubernur Jabar sebelum ada upaya-upaya hukum dari Kadin Jabar untuk menegakan supremasi hukum di Dewan Pengupahan Jawa Barat, sebaiknya segera mencabut SK tersebut dan merevisinya,” kata Asep, Jumat (3/5/2024).

Sebagai informasi, benar bahwa Apindo belum memperpanjang Keanggotan di Kadin Jawa Barat sampai terakhir habisnya keanggotan tahun 2021. Secara otomatis asosiasi tersebut tidak punya hak untuk diverifikasi dan terakreditasi menjadi perwakilan untuk Dewan Pengupahan Jawa Barat sesuai Regulasi yang ada.

Yaitu Permenaker Nomor 13 tahun 2021 Pasal 15 point 2 : “Keanggotaan Depeprov dari unsur organisasi pengusaha yang menangani ketenagakerjaan dan telah terakreditasi oleh Kamar Dagang dan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”. Apalagi bahwa di Kadin Jawa Barat yang mewakili unsur pengusaha itu bukan hanya Apindo saja.

Sebab, Kadin Jawa Barat melalui pimpinan sudah melakukan jalan preventif dan koordinatif kepada Pj Gubernur dan Kadisnakertrans Jawa Barat untuk melaksanakan Permenaker Nomor 13 tahun 2021.

Apabila tetap dipaksakan maka kejadian ini bisa menjadi Preseden buruk bagi Pj Gubernur dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jangan sampai pemerintah pusat dan Mendagri mengetahui ini, hal-hal kecil di Jawa Barat bisa menjadi Bom waktu kondusivitas kelangsungan Pemerintahan di Jawa Barat.

“Yang tentu saja, Bey Triadi Machmudin sebagai Pj Gubernur  Jawa Barat melanggar Permenaker Nomor 13 Tahun 2021.Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan,” sebutnya.

Sebagai perbandingan hukum saja bahwasanya lembaga yang sama membidangi tentang Ketenagkerjaan yaitu LKS Tripartit Jawa Barat sudah baik dan sesuai aturan hukum sesuai PP No 8 tahun 2005 tentang LKS Tripartit Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan aturan tersebut. Kenapa dewan Pengupahan Jawa Barat tidak dilaksanakan?

Kedua aturan tersebut sudah jelas-jelas bahwa Kadin yang harus mempunyai peranan penting baik di LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Jawa Barat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sekali lagi saya menekan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mencabut KEPGUB tentang Dewan Pengupahan periode 2024- 2027,” tegasnya. (*)

Artikel Demi Tegaknya Aturan, Kadin Jabar Minta Pj Gubernur Cabut Kepgub Dewan Pengupahan pertama kali tampil pada Bandungsatu.com.