Koordinator Divisi Pengawasan Pemilu Bawaslu Jawa Barat Zaki Hilmi menduga pembagian uang oleh tim dari salah satu paslon itu dilakukan pada malam hari menjelang hari pencoblosan, Rabu (9/12). Kasus tersebut, kata dia, ada pada dua kecamatan di Kabupaten Indramayu.

“Ada yang nominalnya Rp25 ribu, ada yang Rp20 ribu, itu di dalam satu amplop ya, karena waktu itu diketahui tertangkapnya membawa amplop,” kata Zaki saat dihubungi di Bandung, Jawa Barat, seperti dirilis bandungsatu.com dari Antara.

Pada saat dilaporkan, menurutnya, ada temuan 20 buah amplop yang berisi uang. Amplop itu, kata dia, diduga ada yang sudah terdistribusi ke para calon pemilih pada saat itu.

Menurut Zaki, temuan dugaan politik uang itu didapat dari adanya laporan dari elemen masyarakat. Dia pun mengapresiasi para pelapor yang sudah aktif dalam mencegah penyimpangan aturan dalam pemilu.

Adapun dugaan politik uang ini, kata dia, tengah didalami oleh Bawaslu Kabupaten Indramayu. Namun, ia belum menyebutkan secara rinci paslon mana yang terlibat dengan politik uang itu.

Selain temuan politik uang, Zaki menyampaikan, pihaknya juga menemukan adanya aturan yang dilanggar pada saat proses pencoblosan di dua tempat pemungutan suara (TPS) di Indramayu, sehingga dua TPS yang berlokasi di kawasan Krangkeng dan Tugu Kidul itu direkomendasikan untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU).

“Paling lambat itu empat hari dilaksanakan setelah hari pencoblosan, dan hari ini KPU melaksanakan di dua tempat itu,” kata Zaki. (*)

Editor : Rizki Nurhakim

Artikel Bawaslu Jabar Tangani Laporan Politik Uang di Pilkada Indramayu pertama kali tampil pada Bandungsatu.com.

BANDUNGSATU.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar menggelar kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang diikuti oleh peserta perwakilan dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dari 25-27 Oktober 2020 di Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

“Melalui kegiatan ini kami ingin meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu/pilkada,” kata Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah Dahlan, Senin (26/10/2020).

Abdullah menyebutkan, keberanian masyarakat untuk mengawasi sekaligus melaporkan tindakan kecurangan yang terjadi saat pemilu/pilkada harus ditumbuhkan. Ini untuk melawan pihak-pihak yang ingin merusak hasil pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Hingga saat ini Bawaslu Provinsi Jawa Barat memiliki 3.800 kader SKPP yang tersebar di 27 kabupaten kota, yakni 80 kader SKPP tingkat provinsi 1.787 kader SKPP tingkat kabupaten kota, dan 1.933 kader SKPP daring yang baru lulus awal Juli lalu dengan predikat Lulus Memuaskan.

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jabar, Lolly Suhenty menambahkan, SKPP yang digelar Bawaslu Jabar dilakukan di tiga wilayah. Pembagian tersebut dilakukan dengan pertimbangan pandemi COVID-19, yakni di Pakuan, Periangan, dan Pantura.

“Kami mengajak masyarakat umum untuk terlibat aktif dalam pengawasan Pilkada 2020, sebab personel kami terbatas,” ujarnya. (RZK)

Artikel Bawaslu Jabar Gelar SKPP, Dorong Pengawasan Aktif Masyarakat di Pilkada Serentak pertama kali tampil pada Bandungsatu.com.