Sebanyak 120 aduan ini khusus penyelenggaraan pilkada, yang di luar itu banyak juga,” kata anggota DKPP RI Didik Supriyanto dalam gelar Ngetren Media: Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dan Media, mengundang para wartawan di Provinsi Kalimantan Selatan, di Hotel Best Western Banjarmasin.

Didik merincikan pengaduan itu, pertama aduan pelanggan kode etik tahapan pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sebanyak 19 aduan.

Selanjutnya yang kedua, kata Didik Supriyanto, terkait pembentukan pengawasan kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 22 aduan. Ketiga pemutakhiran dan penyusunan data pemilih sebanyak satu aduan.

Keempat, ujarnya lagi, tahapan pendaftaran pasangan calon sebanyak 11 aduan, kelima pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon sebanyak 34 aduan, keenam verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon sebanyak 12 aduan.

Ketujuh, ujarnya pula, penetapan pasangan calon sebanyak 18 aduan, dan kedelapan atau yang terakhir itu terkait pelaksanaan kampanye sebanyak lima aduan.

“Semuanya pasti kita tindaklanjuti,” ujarnya dikutip bandungsatu.com dari Antara, Selasa (24/11/2020).

Dia menyampaikan, untuk pilkada serentak di Kalsel pada tahun 2020 ini belum ada aduan pelanggan kode etik penyelenggara pemilu.

“Atau sudah ada, tapi belum masuk datanya ke tempat kami anggota DKPP,” katanya pula.

Didik Supriyanto dalam dialog bersama wartawan di Kalsel tersebut menanggapi adanya masalah wartawan yang dijadikan saksi dalam kasus pelaporan pasangan calon di Pilgub Kalsel, karena pemberitaan.

Dia menyampaikan tidak demikian seharusnya, sebab wartawan dilindung Undang-Undang Pers, sehingga tidak patut itu terjadi di ranah sengketa pilkada antarpasangan calon.

“Tidak ada hak misalnya Bawaslu menjadikan wartawan saksi atas pemberitaan adanya paslon melaporkan paslon lainnya,” katanya lagi.

Dia berharap hal tersebut tidak terjadi lagi, kecuali hanya klarifikasi kebenaran berita, tidak masuk materi sengketa antar paslon tesebut.

Dalam kegiatan Ngetren Media tersebut hadir pula sebagai narasumber anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Kalsel dan akademisi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Prof Dr Abdul Halim Barkatullah dan praktisi media Kalsel Musyafi.(RZK)

Artikel DKPP RI Sudah Terima 120 Aduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pilkada pertama kali tampil pada Bandungsatu.com.

“Hari ini, tim penyidik KPK memanggil beberapa pihak sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar Tahun Anggaran 2012 sampai 2017,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, seperti dilansir bandungsatu.com dari Antara, Kamis (12/11/2020).

Dua saksi lainnya, yaitu Direktur PT Harisma Bakti Utama Enang Supyana dan mantan Kabid Pengairan Dinas PUPR Kota Banjar Endang Pandi.

Ali mengatakan pemeriksaan terhadap tiga saksi tersebut digelar Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung.

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa Ade Uu Sukaesih pada Rabu (12/8). Penyidik KPK mengonfirmasi perihal kegiatan usaha yang dikerjakan oleh pihak keluarganya.

Selain itu, KPK pada Selasa (11/8) juga telah memeriksa Direktur Operasional PT Pribadi Manunggal Guntur Rachmadi yang juga anak dari Ade Uu Sukaesih.

Saat itu, penyidik mendalami kegiatan usaha yang dilakukan oleh Guntur Rachmadi.

Untuk kasus di Kota Banjar, KPK saat ini belum dapat menyampaikan secara detil pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana kebijakan Pimpinan KPK bahwa pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan. (RZK)

Artikel Jadi Saksi Kasus Korupsi Infrastruktur di Dinas PUPR, KPK Panggil Wali Kota Banjar pertama kali tampil pada Bandungsatu.com.