BANDUNGSATU.COM – Perjuangan masyarakat Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk menuntut keadilan dan pembenahan moral birokrasi akhirnya mengetuk pintu tertinggi di negeri ini.
Pada Kamis, (09/07) Aliansi Masyarakat Peduli Bandung Barat yang terdiri dari LSM GALAKSI dan BALAD KBB, didampingi langsung oleh Pembina aliansi, secara resmi mendatangi Kompleks Istana Negara, Jakarta.
Melalui pengawalan dan protokol pengamanan Istana yang sangat ketat, perwakilan aliansi berhasil menyerahkan bundel dokumen laporan darurat mengenai carut-marut birokrasi serta dugaan skandal transaksi jual-beli jabatan di tubuh BKPSDM KBB langsung ke meja Sekretariat Kabinet (Seskab) Republik Indonesia.
“Kehadiran aliansi di jantung pemerintahan pusat ini bukan sekadar mengantar lembaran kertas, melainkan membawa titipan harapan, air mata, dan rasa frustrasi mendalam dari ratusan ribu warga KBB yang mendambakan pemerintahan yang bersih,” kata Ketua Balad, Hasanul Fikri, Ketua Balad KBB
Fikri mengatakan, selama ini, warga Kabupaten Bandung Barat diam bukan karena tidak tahu. Masyarakat kecil di pelosok KBB menaruh harapan besar pasca-Pilkada agar daerah mereka dipimpin dengan visi kemajuan yang bersih.
Namun, harapan itu hancur seketika ketika mendapati kenyataan bahwa kursi pelayanan publik diduga kuat dijadikan komoditas dagangan gelap oleh oknum-oknum di BKPSDM KBB.
Pembina aliansi dalam keterangannya sesaat setelah keluar dari gerbang Istana menyampaikan rasa haru sekaligus ketegasan yang mendalam.
“Kami melangkah ke Istana Negara dengan dada sesak. Melalui protokol Istana yang begitu ketat, kami sampaikan apa adanya tanpa ada yang ditutupi, Bandung Barat sedang tidak baik-baik saja. Stabilitas pemerintahan yang dipimpin Bupati Jeje Ritchie Ismail sedang digembosi dari dalam oleh mafia jabatan. Kami datang ke Seskab karena kami masih punya harapan. Kami ingin melihat ASN di KBB bekerja dengan integritas, bukan karena berapa besar upeti yang mereka setor untuk membeli jabatan,” tegas
Aliansi menegaskan bahwa tindakan melaporkan kasus ini ke Seskab adalah ikhtiar suci untuk menyelamatkan stabilitas daerah. Praktik transaksional ini telah memicu kegaduhan internal di kalangan aparatur sipil negara yang jujur, menghancurkan etika moral ASN, dan merusak roda pelayanan publik.
Warga Bandung Barat, lanjut Fikri, berhak mendapatkan pejabat yang duduk karena kompetensi dan ketulusan melayani, bukan pejabat yang sibuk mengembalikan modal “mahar” kursi jabatan.
Dengan masuknya laporan ini ke ring 1 Istana, aliansi menaruh harapan besar agar Presiden melalui Sekretaris Kabinet segera menurunkan tim pengawasan khusus untuk memotong gurita mafia birokrasi di KBB.
“Kami tidak akan pulang dan berhenti bergerak sebelum oknum perusak moral birokrasi di BKPSDM KBB dibersihkan total. Kemarin Istana telah mendengar suara kami, dan kini giliran hukum dan keadilan yang harus berjalan di Bandung Barat,” pungkas Fikri. (*)
