BANDUNGSATU.COM – Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan. Atas status tersebut Kabupaten Bandung Barat akan menindaklanjuti dengan beberapa kebijakan.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, periode masa siaga darurat bencana terhitung mulai tanggal 01 Juli 2026 sampai dengan 30 September 2026. Jeje mengatakan meski sudah ditetapkan namun Surat Keputusan Bupati Bandung Barat saat ini sedang dalam proses tanda tangan.
“Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024 potensi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan berada di kelas risiko Tinggi,” kata Jeje Ritchie Ismail.
Jeje menyebut, berdasarkan data kekeringan berupa kekurangan air bersih di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023, ada 8 Kecamatan yaitu, Kec.Cisarua, Kec.Ngamprah, Kec.Padalarang, Kec.Cipatat, Kec.Cipeundeuy, Kec.Cikalongwetan, Kec.Rongga dan Kec.Gununghalu
Sementara data tahun 2024, ada 7 Kecamatan yaitu, Kec.Batujajar, Kec.Ngamprah, Kec.Padalarang, Kec.Cipatat, Kec.Cisarua, Kec.Cikalongwetan dan Kec.Cipendeuy
“Dalam alokasi anggaran untuk penanganan bencana kekeringan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyiapkan anggaran pada anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan untuk besaran disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan,” jelas Jeje.
Jeje juga mengatakan soal distribusi air bersih, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat melalui BPBD Kabupaten Bandung Barat sudah menyiapkan kendaraan berupa Tangki air sebanyak 3 (tiga) unit. Adapun mekanisme pendistribusian air bersih untuk masyarakat yang terdampak aparatur kewilayahan (Kecamatan dan Desa) harus respond dan aktif melaporkan, mengajukan kebutuhan air bersih kepada BPBD Kabupaten Bandung Barat.
“Dalam jangka pendek, pemerintah melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan, menyiapkan tangki air dan titik distribusi air bersih, berkoordinasi dengan instansi terkait seperti PDAM dan pemerintah desa, serta mengoptimalkan sumber air yang masih tersedia melalui sumur bor atau pompanisasi di lokasi yang memungkinkan,” ungkapnya.
Jeje juga mengungkapkan, untuk jangka panjang, Pemda Bandung Barat berupaya meningkatkan ketersediaan infrastruktur sumber daya air melalui pembangunan dan rehabilitasi embung, jaringan irigasi, serta sarana penyediaan air bersih.
“Pemerintah juga mendorong konservasi daerah resapan air, penghijauan di kawasan hulu, pemanenan air hujan, dan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan serta penghematan penggunaan air. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap kekeringan dan mengurangi dampaknya secara berkelanjutan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau. Upaya tersebut meliputi pemetaan dan pemantauan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, dan berkoordinasi dengan PERHUTANI.
Jeje juga mengatakan, mengatasi ancaman bencana di wilayahnya, BPBD Kabupaten Bandung Barat telah membentuk Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di seluruh desa sehingga informasi kebencanaan akan cepat diterima tentunya dikoordinasikan dengan aparatur kewilayahan (TNI, POLRI, Kecamatan dan Desa) serta relawan penanggulangan bencana. Adapun koordinasi dengan pihak PERHUTANI dan BPBD Kabupaten Bandung Barat telah melakukan kerjasama perihal kesiapsiagaan bencana.
“BPBD Kabupaten Bandung Barat telah membentuk Desa Tangguh Bencana (DESTANA) sehingga informasi dan aduan perihal kebencanaan ataupun wilayah yang mengalami kekurangan air bersih dan kebakaran hutan dan lahan akan cepat diterima oleh BPBD, tentunya DESTANA tersebut dikoordinasikan melalui aparatur kewilayahan (TNI, POLRI, Kecamatan dan Desa),” tegas Jeje.
Jeje pun mengatakan, Indikator yang dapat dievaluasi adalah melalui kecepatan respons terhadap laporan masyarakat, kelancaran distribusi bantuan air bersih ke wilayah terdampak, jumlah desa atau warga yang berhasil terlayani, serta kemampuan menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
“Saya selaku Bupati Bandung Barat mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan selama musim kemarau 2026. Masyarakat diimbau menggunakan air secara bijak, serta memanfaatkan air sesuai kebutuhan agar ketersediaannya tetap terjaga, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan,” ungkap Jeje.
“Selain itu, masyarakat juga diharapkan berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kawasan resapan air, dan mendukung upaya penghijauan,” imbuhnya.
Untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, kata Jeje, masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan di kawasan yang kering, serta segera melaporkan kepada Aparatur Kewilayahan (TNI, POLRI, Kecamatan dan Desa), BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran atau instansi terkait apabila menemukan titik api atau potensi kebakaran.
“Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat optimistis dampak musim kemarau dapat diminimalkan sehingga keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan ketersediaan sumber daya air tetap terjaga,” pungkas Jeje. (*)
