BANDUNGSATU.COM – Hari jadi ke 19 tahun Kabupaten Bandung Barat dan satu setengah tahun kepemimpinan Jeje Richie Ismail, atau yang lebih dikenal dengan nama Jeje Ritchie “Govinda,” dalam memimpin Kabupaten Bandung Barat sebagai Bupati definitif hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di tahun 2024, dipenuhi carut marut tata pengelolaan birokrasi, dari mulai penggantian sekretaris daerah (Sekda) yang sedang menunaikan ibadah haji digantikan PJ, sampai adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan, pemeriksaan (BPK) tentang kelebihan bayar dan aset bermasalah.
Selain itu adanya dugaan jual beli jabatan yang dilakukan Kepala BKPSDM dan aspri Bupati dan beredarnya isu dugaan oknum eselon II terlibat asusila.
Yang juga tidak lepas dari sorotan publik adalah diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang berbanding terbalik dengan realita pelayanan, penilaian kinerja birokrasi yang bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Publik dan para pendiri KBB mulai menaruh perhatian besar ke depan terhadap gaya kepemimpinannya. Tantangan yang dihadapi Jeje bukan hanya soal administrasi pemerintahan atau tata pengelolaan birokrasi, tetapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan publik di tengah situasi politik daerah yang belum sepenuhnya stabil dan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat.
“Perjalanan dari panggung musik menuju panggung pemerintahan tentu bukan hal yang mudah. Dunia birokrasi memiliki ritme, kultural, dan dinamika yang berbeda jauh dengan dunia hiburan. Namun, justru di titik inilah menjadi ujian kepemimpinan Jeje dimulai sejauh mana ia mampu beradaptasi, memimpin dengan tenang, dan menunjukkan kapasitas sebagai kepala daerah yang bisa diandalkan,” kata tokoh pejuang dan pendiri Kabupaten Bandung Barat, Eman Sulaeman Kamis, (17/06).
Sebagai figur publik yang dikenal luas, menurut Eman, Jeje Ritchie “Govinda” Ismail memiliki modal sosial berupa popularitas dan daya tarik personal. Namun, popularitas semata tidak cukup untuk menjawab kompleksitas persoalan di Bandung Barat. Ia dituntut tampil sebagai pemimpin yang matang, memahami peta sosial dan politik, serta mampu menjadi mediator bagi seluruh kepentingan yang ada.
“Bandung Barat adalah daerah dengan karakteristik masyarakat yang majemuk, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun politik. Perbedaan aspirasi dan kepentingan antar kelompok sering kali menimbulkan gesekan yang membutuhkan kehadiran pemimpin yang bijaksana dan mampu menengahi. Dalam konteks inilah Jeje Ritchie Ismail perlu menunjukkan kapasitas sebagai pemimpin yang inklusif pemimpin yang tidak hanya memerintah, tetapi juga merangkul dan mendengarkan,” ungkapnya.
Kemampuan menjadi mediator, kata Eman, akan menjadi kunci bagi keberhasilan Jeje dalam memimpin Kabupaten Bandung Barat, bukan menjadi pemecah belah kelompok seperti di lingkungan birokrasi dan masyarakat. Mediator sejati berdiri di tengah, tidak berpihak pada kelompok tertentu, melainkan berpihak pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Jeje harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berpijak pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
“Di sisi lain, kepekaan sosial dan kemampuan berkomunikasi efektif akan menjadi modal penting. Rakyat tidak hanya menuntut program, tetapi juga ingin merasakan kehadiran pemimpin yang terbuka dan responsif terhadap aspirasi mereka. Pemerintahan yang mendengarkan rakyat akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan publik dan dukungan sosial,” tukas Eman.
Satu setengah tahun kepemimpinan adalah waktu yang cukup untuk menilai arah dan gaya kepemimpinan seorang kepala daerah. Bagi Eman, ini adalah fase krusial untuk menegaskan karakter kepemimpinan Jeje, apakah ia akan tampil sebagai figur simbolik atau benar-benar menjadi pemimpin transformasional yang mampu membawa perubahan nyata di Bandung Barat.
“Kepemimpinan sejati bukan sekadar tentang kekuasaan, tetapi tentang kemampuan memahami, mendengar, dan menuntun dengan hati,” tegasnya.
Kini, masyarakat Bandung Barat menanti bukti nyata. Dari panggung musik menuju panggung pemerintahan, Jeje Ritchie “Govinda” diharapkan mampu menciptakan harmoni baru harmoni dalam tata kelola pemerintahan yang jujur, terbuka, dan berpihak kepada rakyat. (*)
