BANDUNGSATU.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat, Selasa (31/03) menggelar rapat paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Bandung Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Barat tahun anggaran 2025.
Dalam laporannya Bupati Bandung Barat menyampaikan bahwa tahun 2025 adalah tonggak awal yang merupakan transformasi KBB melalui visi “Bandung Barat Amanah.”
“Tema pembangunan yang kita usung, yaitu “peningkatan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar melalui pengembangan sdm dan peningkatan infrastruktur”, telah menjadi kompas strategis dalam mewujudkan pemerataan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Bandung Barat,” kata Jeje.
Dalam laporannya Jeje menyebut bahwa capaian indikator makro ekonomi dan sosial indikator makro menunjukkan tren positif yang melampaui target pembangunan.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tumbuh signifikan sebesar 5,28 persen, melampaui target yang sebesar 5,07 persen. Ditetapkan. PDRB per kapita mencapai 34,54 juta rupiah dari target 34,09 juta rupiah.
Ia juga menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 71,65 poin dari 70,77 di tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat kemiskinan di Bandung Barat berhasil ditekan hingga angka 9,87 persen, di bawah target maksimal 9,98 persen.
“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 6,60 persen, yang menunjukkan efektivitas penyerapan tenaga kerja meski tantangan ekonomi global masih ada. Rasio gini membaik secara signifikan menjadi 0,364 poin, yang mengindikasikan hal. 9 dari 14 distribusi pendapatan masyarakat yang semakin merata. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 65,85 poin, jauh melampaui target 59,59 poin,” ungkap Jeje.
“Kami mencatat catatan Dewan mengenai data prevalensi stunting dan emisi gas rumah kaca (GRK) yang belum tersaji secara optimal. Hal ini menjadi prioritas kami dalam penguatan sistem pendataan sektoral ke depan.
Kinerja pengelolaan keuangan daerah,” imbuh Jeje
Jeje juga mengatakan bahwa pendapatan daerah dari target 3,44 triliun rupiah, terealisasi sebesar 3,39 triliun rupiah atau 98,58 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang 981,43 miliar rupiah atau 97,01 persen serta pendapatan transfer sebesar 2,41 triliun rupiah.
“Belanja daerah dari anggaran 3,52 triliun rupiah, terealisasi sebesar 3,27 triliun rupiah atau mencapai 92,77 persen. Penerimaan pembiayaan dari Silpa tahun 2024 audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp78,23 miliar terealisasi 100 persen. Kami menerima rekomendasi dewan untuk menekan angka silpa yang berasal dari program tidak terlaksana demi menjaga kualitas belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran,” jelas Jeje.
Untuk urusan pelayanan dasar dan infrastruktur, kata Jeje, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencapai angka rata-rata 98,50 persen.
Sementara itu capaian urusan pendidikan, harapan lama sekolah mencapai 12,26 tahun dan rata rata lama sekolah meningkat menjadi 8,34 tahun.
“Capaian urusan kesehatan, Angka Kematian Ibu (AKI) turun menjadi 67,20 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) dari target 68,1, dan prevalensi balita gizi buruk berhasil ditekan pada angka 0,066 persen. Penanganan infrastruktur jalan, realisasi kondisi jalan mantap mencapai melampaui target 78,80 persen, 74,01 persen, dengan total penanganan jalan sepanjang 36,858 kilometer dari total 648,06 kilometer,” kata jeje.
“Kami menyadari sepenuhnya bahwa di balik angka-angka tersebut, masih terdapat tantangan yang harus kita selesaikan bersama, sebagaimana yang telah disoroti dalam rekomendasi terhormat. Dewan pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, menanggapi rekomendasi disampaikan pemerintah catatan strategis oleh daerah pansus dan yang menyatakan menerima sepenuhnya berkomitmen untuk dan menindaklanjutinya dengan langkah-langkah konkret sebagai berikut,” jelas Jeje.
Jeje juga menyebut bahwa eskselerasi urusan pelayanan dasar melalui percepatan penyelesaian sengketa tanah sekolah, revitalisasi sarana pendidikan, pemenuhan dokter spesialis, serta transformasi sistem layanan puskesmas diharap lebih responsif.
Ketangguhan infrastruktur dan lingkungan, kata Jeje terus diperkuat melalui optimalisasi sistem drainase, penambahan armada pengangkut sampah bertahap, sinergi serta anggaran secara penguatan untuk mendukung program rutilahu, sehingga mampu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan ketahanan wilayah secara berkelanjutan.
“Penguatan tata kelola keuangan dan optimalisasi fiskal menjadi komitmen pemerintah daerah dalam menanggapi catatan dewan terkait postur dan realisasi APBD tahun anggaran 2025, melalui langkah langkah strategis sebagai berikut: akselerasi pendapatan daerah terus kami dorong dengan mengapresiasi capaian realisasi pendapatan sebesar 98,58 persen (Rp3,39 triliun) dan pad dari sebesar 97,01 persen,” jelas Jeje.
“Menindaklanjuti rekomendasi dewan, kami akan mempercepat digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi daerah secara terintegrasi, tidak untuk hanya meminimalisir kebocoran, tetapi juga untuk meningkatkan kemudahan layanan bagi wajib pajak, sehingga potensi pendapatan dapat tergali secara optimal, transparan, dan akuntabel,” ungkap Jeje.
“Evaluasi dan penajaman belanja kami lakukan dengan mencermati realisasi belanja sebesar 92,77 persen serta menerima catatan kritis dewan, khususnya terkait Belanja Tidak Terduga (BTT) yang terealisasi 0 persen. Sebagai tindak lanjut, kami akan melakukan evaluasi mendalam terhadap instrumen dan mekanisme penetapan status kedaruratan agar pemanfaatan BTT ke depan menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kondisi darurat/bencana maupun kebutuhan mendesak lainnya, tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang- undangan,” ungkapnya.
Optimalisasi belanja modal, kata Jeje, akan didorong dengan sejalan terhadap pandangan dewan bahwa belanja modal harus menjadi mesin penggerak ekonomi daerah.
“Ke depan, kami akan memperketat pengawasan pada proses pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun anggaran guna mencegah penumpukan pekerjaan di akhir tahun, sehingga serapan belanja modal dapat lebih optimal dan dampak nyata memberikan terhadap pembangunan infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi,” tegas Jeje.
“Transparansi dan akuntabilitas kami perkuat dengan menjadikan seluruh catatan pengelolaan keuangan sebagai bahan evaluasi utama dalam penyusunan apbd, sekaligus meningkatkan sinkronisasi antara ketersediaan kas dan pelaksanaan program di setiap sehingga perangkat daerah, berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambah Jeje.
Ia juga mengatakan, penguatan pelayanan publik akan dilakukan dengan menindaklanjuti rekomendasi dewan terkait perbaikan layanan puskesmas, penambahan armada pengangkut sampah, serta penegakan perda oleh Satpol PP yang humanis namun tetap tegas, yang akan menjadi prioritas dalam penyempurnaan dan implementasi Operasional Standar Prosedur (SOP) pelayanan.
Jeje juga mengatakan, ekonomi inklusif dan penciptaan lapangan kerja didorong pihaknya melalui prioritas pada sektor padat karya, penguatan umkm, serta pengembangan pertanian modern, serta mendorong investasi untuk menyerap tenaga kerja lokal, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sementara Integrasi data melalui satu data daerah dipercepat dengan mendorong integrasi data digital lintas perangkat daerah, khususnya pada data stunting dan emisi lingkungan, sehingga kebijakan pembangunan yang berbasis data dapat terwujud secara lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran.
“Penguatan fungsi inspektorat kami lakukan dengan mendorong penerapan audit berbasis risiko serta memperkuat peran APIP sebagai early warning system. Selain itu, sosialisasi SPIP dan manajemen risiko diintensifkan di seluruh perangkat daerah guna meminimalisir akan potensi penyimpangan, baik administratif maupun finansial, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” jelas Jeje.
“Serta semua catatan ini akan kami jadikan acuan utama dalam menyempurnakan pelaksanaan kebijakan pada tahun berjalan 2026, serta menjadi bahan pertimbangan penting penyusunan dalam perencanaan pembangunan tahun 2027,” imbuh jeje.
Jeje menyebut rekomendasi yang disampaikan para anggota dewan adalah “vitamin” bagi birokrasi Pemda KBB untuk bekerja lebih keras lagi.
“Tidak ada keberhasilan tanpa kolaborasi, dan tidak ada kemajuan tanpa evaluasi. Kami percaya, dengan semangat “gaskeun!” Serta sinergi dan kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan DPRD, kita akan mampu menghadirkan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat,” pungkas Jeje. (*)
