BANDUNGSATU.COM – Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menjadi sorotan publik. Aroma busuk dari balik meja kekuasaan kian tercium kuat. Rotasi-mutasi (rotmut) pejabat eselon II yang semestinya menjadi momentum pembenahan birokrasi justru berubah menjadi panggung politik balas budi dan dendam pilkada. Di balik kisruh ini, terselip tiga aktor utama yang memainkan peran besar dalam mengacaukan arah pemerintahan, AZ, DAM, dan Ridwan.
Menurut Pemerhati Kebijakan Publik Jawa Barat, M. Safari Zaelani, ketiganya disebut-sebut sebagai “poros bayangan” yang mengatur langkah Bupati dan Sekda, mengendalikan keputusan strategis termasuk rotmut dan bahkan pengelolaan anggaran daerah harus ada ijin dari dua orang itu, seperti DAM dan asisten pribadi Bupati, Ridwan.
Akibatnya, jalannya pemerintahan KBB kini tampak seperti kapal tanpa nakhoda yang jelas arah.
“AZ, yang duduk di kursi Sekretaris Daerah, seharusnya menjadi figur profesional yang menjaga marwah birokrasi. Namun, di lapangan, perannya justru banyak disorot karena dianggap terlalu jauh mencampuri urusan politik praktis. Dalam banyak kebijakan strategis, termasuk rotmut pejabat, AZ disebut menjadi “penyambung kepentingan” dari dua tokoh lain DAM dan Aspri bupati, Ridwan kepada Bupati,” kata Safari, Rabu (22/10).
Safari menyebut, sejumlah pejabat internal menilai, AZ, DAM dan Aspri bupati, Ridwan bukan hanya sekadar pelaksana teknis, melainkan “penentu akhir” yang menyeleksi siapa yang tetap bertahan dan siapa yang harus tersingkir. Ironisnya, keputusan-keputusan itu lebih sering beraroma politis ketimbang berbasis kinerja. Hal ini jelas mencederai semangat reformasi birokrasi yang diusung sejak awal.
“DAM, figur yang dikenal luas sebagai tim sukses pemenangan Bupati pada Pilkada lalu, kini menjelma menjadi sosok paling dominan di lingkaran kekuasaan. Kemenangan politik seolah memberinya hak istimewa untuk mengatur arah kebijakan. Dari proses penentuan jabatan hingga alokasi anggaran, bayang-bayang pengaruh DAM begitu kuat terasa,” ungkapnya.
Safari mengatakan, Sumber internal menuturkan, setiap kebijakan strategis nyaris tak pernah lepas dari restu DAM.
“Ia menjadi “tangan tak terlihat” yang menekan, mengatur, bahkan mengintimidasi pejabat yang dianggap tidak sejalan. Para ASN pun kini lebih takut pada “telepon dari DAM” dibandingkan instruksi resmi dari kepala daerah,” jelas Safari
“Kondisi ini menimbulkan ketakutan sistemik dan matinya semangat meritokrasi di lingkungan Pemkab KBB,” imbuhnya.
Ridwan sosok yang kini dikenal sebagai konsultan politik Bupati, punya sejarah panjang dalam dunia politik lokal. Namun, posisinya yang tak memiliki dasar hukum formal justru menjadi alat berbahaya. Ia bergerak di balik layar, mengatur narasi politik, memberi masukan strategis, dan membisikkan siapa yang pantas naik dan siapa yang harus tersingkir.
“Kehadirannya menambah ruwetnya sistem pengambilan keputusan di KBB. Alih-alih menjadi penasehat yang mencerahkan, Ridwan justru memupuk konflik internal dan menebar pengaruh negatif dengan membawa motif politik masa lalu ke dalam birokrasi pemerintahan,” kata Safari.
Lebih jauh Safari mengatakan, di tengah pusaran itu, Bupati KBB tampak gamang. Lemahnya kepemimpinan, minimnya pengalaman politik, serta ketidakmampuan membangun sistem kendali yang tegas menjadikan situasi semakin runyam.
“Alih-alih menjadi pemimpin yang bijak dan berdaulat atas keputusan, Bupati justru terlihat menjadi sandera bagi kepentingan para aktor di sekelilingnya. Ia mudah dipengaruhi, dan setiap keputusan penting tampak lahir bukan dari visi kepemimpinan, melainkan tekanan kelompok tertentu,” tukas Safari.
Kelemahan ini, lanjut Safari, membuat roda pemerintahan kehilangan arah. Rotmut yang seharusnya menjadi alat penyegaran organisasi justru memunculkan kekecewaan, perpecahan, dan penurunan moral aparatur. Pejabat berintegritas disingkirkan, sementara loyalis politik dipromosikan tanpa pertimbangan kompetensi.
Safari mengungkapkan, tak hanya rotmut, carut-marut juga merembet ke pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tiga figur ini dituding berperan dalam menentukan prioritas anggaran bukan berdasarkan kebutuhan rakyat, melainkan kepentingan kelompok.
“Program strategis daerah terbengkalai, proyek infrastruktur tak tepat sasaran, dan sejumlah kegiatan justru sarat dengan praktik mark-up. Bahkan, beberapa sumber menyebut adanya indikasi “jatah proyek” untuk pihak tertentu yang dekat dengan lingkaran kekuasaan tersebut,” jelasnya.
Akibatnya, keuangan daerah KBB kini berjalan pincang. Anggaran besar tersedot untuk kepentingan politik praktis, sementara pelayanan publik justru stagnan.
Sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar tertinggal jauh dari target pembangunan.
Kondisi ini kata Safari, menempatkan KBB dalam situasi krisis kepemimpinan dan tata kelola. ASN kehilangan arah, masyarakat kehilangan kepercayaan, dan elit politik sibuk saling berebut pengaruh. Jika pola ini terus berlanjut, maka KBB bukan hanya terjebak dalam lingkaran birokrasi kotor, tetapi juga kehilangan arah pembangunan yang sejati.
“Sudah saatnya aparat pengawasan, baik Inspektorat, BPK, maupun aparat penegak hukum, turun tangan memeriksa dugaan penyalahgunaan kewenangan dan intervensi politik dalam tubuh birokrasi KBB.
Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya wibawa pemerintahan, tetapi juga masa depan daerah dan kepercayaan publik yang kini nyaris hilang,” pungkas Safari. (*)
