BANDUNGSATU.COM – Sepanjang jalur utama Padalarang–Cisarua dan di jalan desa, kampung Cipulus Desa Ngamprah kini terpampang sejumlah spanduk besar dengan pesan yang lantang: “Segera Copot Dona Ahmad Muharam dari Anggota DPRD KBB Fraksi PAN!” Pemandangan ini bukan sekadar aksi spontan warga, melainkan manifestasi kemarahan publik yang telah lama terpendam terhadap figur politik yang dinilai ikut memperkeruh tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Hal itu disampaikan Aliansi Masyarakat Peduli Bandung Barat, Hasanul Fikri. Ia mengatakan, aksi ini menandai babak baru dalam dinamika politik lokal KBB. Masyarakat, yang selama ini hanya menjadi penonton dalam hiruk-pikuk kekuasaan, kini mulai bersuara keras.
“Mereka menilai Dona Ahmad Muharam bukan lagi representasi aspirasi rakyat, melainkan simbol dari kekacauan yang membelit birokrasi dan kebijakan daerah,” kata Fikri.
Firkri menambahkan, sumber-sumber internal menyebut bahwa pengaruh Dona begitu kuat dalam lingkaran kekuasaan daerah. Ia disebut-sebut ikut mengatur rotasi, mutasi, bahkan komposisi jabatan strategis di lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Hal ini memunculkan dugaan adanya praktik intervensi politik yang mencederai asas profesionalisme birokrasi.
“Kemarahan publik semakin membesar setelah beredar kabar adanya keterlibatan Dona dalam pengaturan arah kebijakan anggaran daerah tahun 2025. Dalam berbagai forum masyarakat, nama Dona menjadi perbincangan hangat yang disandingkan dengan praktik “politik transaksional”. Fenomena ini dianggap sebagai bentuk nyata pengkhianatan terhadap amanah partai dan rakyat,” tegas Fikri
“Spanduk yang terpampang di berbagai titik jalan bukan hanya bentuk kritik, tetapi juga simbol perlawanan. Dari bahasa yang digunakan “Segera Copot!” — terlihat jelas bahwa masyarakat tidak lagi sabar menunggu mekanisme internal partai berjalan. Mereka menuntut tindakan tegas dan segera dari DPW PAN Jawa Barat maupun DPP PAN pusat,” ungkapnya.
Fikri menegaskan, Dona Ahmad Muharam, yang semestinya menjadi wakil rakyat, kini justru diposisikan sebagai figur yang dianggap mempermainkan kepercayaan rakyat. Beberapa aktivis bahkan menuding Dona bersekongkol dengan elit daerah tertentu untuk mengamankan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Situasi ini menciptakan ketegangan politik yang tidak bisa lagi diabaikan.
“Pemerhati politik lokal menilai, kemunculan spanduk-spanduk tersebut merupakan “ledakan sosial” akibat akumulasi ketidakpuasan. Masyarakat sudah jenuh dengan politik kotor yang memperjualbelikan jabatan dan proyek. Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi preseden buruk bagi moral politik di Bandung Barat. Begitu kata satu pengamat politik daerah,” ungkap Fikri.
Dalam konteks ini, imbuh Fikri, Partai Amanat Nasional (PAN) menghadapi ujian berat. Partai yang selama ini mengusung slogan moral dan reformasi, kini diguncang oleh perilaku kadernya sendiri. Publik menuntut PAN menunjukkan komitmennya terhadap etika politik dengan mencopot Dona dari keanggotaan fraksi dan kursi legislatifnya.
Aksi pemasangan spanduk di ruang publik ini, jelas Fikri, menunjukkan bahwa warga tidak lagi percaya pada saluran formal untuk menyampaikan aspirasi. Mereka memilih jalur langsung, visual, dan masif. Pesan yang disampaikan sederhana namun tajam rakyat muak dengan permainan politik yang mengorbankan kepentingan masyarakat.
“Gelombang penolakan ini juga menjadi refleksi dari semakin rapuhnya hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya. Di saat rakyat berharap pada solusi atas masalah kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan, yang mereka saksikan justru drama kekuasaan dan intrik politik di tingkat elit,” jelas Fikri.
“Beberapa tokoh masyarakat Padalarang dan Cisarua telah menyatakan siap melanjutkan aksi dalam bentuk petisi terbuka dan audiensi langsung ke DPW PAN Jawa Barat. Mereka bertekad bahwa suara rakyat tidak boleh lagi diabaikan, apalagi dibungkam dengan politik transaksional,” imbuhnya.
Fikri lebih jauh mengatakan, dari sisi moral politik, kasus Dona Ahmad Muharam menjadi pelajaran pahit bahwa kekuasaan tanpa integritas hanya akan melahirkan kehancuran kepercayaan publik. Rakyat Bandung Barat kini menuntut perubahan nyata, bukan janji kosong. Mereka ingin melihat pembersihan di tubuh partai dan lembaga legislatif.
“Jika PAN tidak segera mengambil langkah tegas, gelombang penolakan ini dikhawatirkan akan meluas dan berdampak pada citra partai secara nasional. Masyarakat sudah tidak ingin lagi melihat partai politik menjadi sarang kompromi moral. Mereka menuntut keberanian untuk bertindak dan memutus mata rantai penyimpangan kekuasaan,” ungkapnya.
Kini bola panas berada di tangan elit partai. Apakah mereka akan berpihak pada rakyat, atau justru melindungi kader yang telah mencoreng nama partai? Sejarah akan mencatat, bahwa dari jalanan Padalarang–Cisarua, dan di jalan Cipulus Desa Ngamprah suara rakyat kembali bergema, menuntut keadilan dan moralitas dalam politik Bandung Barat.
“Dan jika tuntutan ini diabaikan, bukan tidak mungkin gelombang protes akan menjelma menjadi gerakan sosial yang lebih besar karena sekali rakyat menemukan suaranya, tak ada kekuasaan yang bisa membungkamnya,” pungkasnya. (*)
