BANDUNGSATU.COM – Gelombang perlawanan publik terhadap carut-marut tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) semakin melebar, Hari ini, 20 Oktober 2024, para aktivis dan elemen aliansi masyarakat peduli KBB bergerak menuju kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Jawa Barat. Tujuannya tegas mendesak Partai Amanat Nasional (PAN) mencopot DAM dari keanggotaan legislatif KBB dan mencabut statusnya sebagai kader PAN.
Hal itu disampaikan Koordinator Aliansi Aktivis Jabar dan Elemen Masyarakat Peduli Kabupaten Bandung Barat, Agus Satria, yang juga Koordinator Audiensi ke DPW PAN Jabar, Senin (20/10).
Menurut para aktivis, keberadaan DAM di PAN KBB telah menjadi sumber kekisruhan politik dan birokrasi. Mereka menilai DAM bukan hanya anggota legislatif biasa, tetapi aktor yang ikut menyulut panasnya suasana pemerintahan KBB.
“Ia bukan sekadar kader, tetapi pengatur panggung,” kata Agus mengutip ucapan salah satu aktivis.
“Tuduhan publik terhadap Dona bukan tanpa alasan. Ia diduga kuat terlibat dalam pengaturan anggaran APBD 2025. Parahnya lagi, bukan hanya anggaran, Dona juga disebut ikut mengatur rotasi-mutasi pejabat, menentukan penempatan jabatan, dan berkomplot dengan lingkar kekuasaan Bupati Jeje, Sekda dan asisten bupati, bahkan oknum anggota DPRD lainnya,” imbuh Agus.
Agus pun mengatakan, nama DAM disebut-sebut menjadi bagian dari tiga poros kekuatan yang mengatur “jalur tikus” kebijakan di KBB: Bupati (eksekutif), oknum legislatif, dan aspri bupati. Dalam kasus ini, aktivis menyebut DAM bergerak bersama Bupati Jeje, Sekda AZ, dan Aspri Bupati Ridwan. Kolaborasi ini diduga menjadi otak di balik setiap drama rotmut dan bancakan anggaran yang mencederai kepentingan rakyat.
“Dona ini bukan hanya bermain di legislatif, tapi masuk terlalu dalam ke dapur eksekutif,” ujar Agus.
Agus menyebut, jika anggota DPRD ikut mengatur mutasi pejabat dan pembagian proyek, maka batas antara pengawasan dan intervensi telah hancur. Ini bukan kolaborasi sehat, tapi kartel kekuasaan.
“Para aktivis menilai PAN sebagai partai reformasi tidak boleh membiarkan kadernya terlibat dalam praktik-praktik busuk. “Jika PAN diam, PAN ikut bersalah,” tegas aktivis. Mereka menuntut DPW PAN Jawa Barat dan DPP PAN untuk segera mencopot DAM dari keanggotaan legislatif sekaligus mencabut status kadernya demi menjaga marwah partai,” ungkap Agus.
Agus juga mengatakan Aliansi Masyarakat Peduli KBB menilai bahwa carut-marut di KBB bukan semata ulah satu orang. Namun, mereka yakin Dona adalah simpul penting dalam jaringan pengaruh yang menyandera kebijakan daerah. Selama sosok ini dibiarkan berada di panggung kekuasaan, kondusifitas KBB tidak akan pernah tercipta.
“Aspirasi masyarakat jelas bersihkan KBB dari aktor-aktor yang bermain dua kaki mengatur kebijakan sambil mengendalikan anggaran di belakang layar. Mereka menilai Dona telah melampaui batas legislatif dan justru menjadi “dalang lapangan” dari banyak manuver yang merugikan rakyat,” tegas Agus.
Agus juga menyebut Rotasi-mutasi pejabat beberapa waktu lalu menjadi puncak kemarahan publik. Disebut sebagai rotmut terbesar sepanjang sejarah KBB, proses itu tidak hanya melanggar prosedur, tetapi juga sarat intrik dan kepentingan politik. Nama Dona kembali muncul sebagai pihak yang melobi, memaksa, bahkan menentukan siapa yang harus digeser dan siapa yang dipromosikan.
“Kata seorang aktivis senior, Ini bukan fitnah. Hampir semua kepala OPD, ASN, hingga politisi tahu pola ini. Rotmut bukan pekerjaan satu hari, tapi hasil dari lobi politik, kesepakatan anggaran, dan transaksi jabatan. Dan DAM ada di tengah-tengahnya,” tegasnya.
Kedekatannya dengan Bupati Jeje dan Sekda AZ membuatnya seolah kebal kritik. Namun hari ini, masyarakat tidak lagi takut. Aktivis menyatakan, “Kalau PAN tidak berani bertindak, maka PAN ikut melindungi kezaliman.” Tuntutan ini bukan sekadar amarah, tetapi langkah penyelamatan marwah politik di KBB.
Tidak hanya itu, imbuh Agus, DAM juga disebut menjalin koordinasi dengan Aspri Bupati Ridwan. Kombinasi legislatif dan asisten eksekutif ini dianggap sangat berbahaya karena menciptakan jalur gelap pengambilan keputusan tanpa transparansi dan tanpa kontrol publik.
“Situasi KBB kini berada pada titik darurat kepercayaan. Rakyat sudah muak melihat kekuasaan dipakai untuk mengatur proyek, membagi jabatan, dan mengamankan kepentingan kelompok. Jika PAN tidak segera membersihkan kadernya yang bermasalah, maka PAN akan ikut tenggelam dalam kemarahan publik,” ungkapnya.
Aliansi Masyarakat Peduli KBB memberikan peringatan keras: “Copot Dona atau kami akan terus turun ke jalan!” Mereka tidak ingin Bandung Barat dikuasai oleh mafia politik yang berselimut partai. Mereka ingin PAN kembali pada roh reformasi antikorupsi, bersih, berpihak pada rakyat.
“DAM kini berada di titik paling kritis dalam karier politiknya. Tekanan publik besar, sorotan media tajam, dan desakan moral dari aktivis tak terbendung. Satu-satunya jalan bagi PAN untuk selamat adalah mengambil sikap tegas, memutus mata rantai pengaruh DAM di legislatif KBB,” jelas Agus.
“Sebagaimana dikatakan para aktivis, untuk menyelamatkan KBB, kita harus potong sumber masalahnya. Dan hari ini, mereka sudah menunjuk satu nama. Tidak ada lagi ruang untuk kompromi: Bandung Barat menuntut keadilan, bukan konspirasi,” imbuh Agus.
Pada audiensi yang digelar Senin siang (20/10) Agus dan rombongan diterima, Bendahara DPW PAN Jabar, Budi.
“Kami datang ke sini tidak untuk kepentingan, tapi untuk kepentingan masyarakat bandung Barat. Jadi perlu saya sampaikan secara kritis pada partai ini. Tidak hanya PAN saja, tapi partai-partai lainnya apabila terjadi penyimpangan kami akan kritisi dan kami akan melakukan Aksi. Itu bentuk sikap kami pada partai-partai, yang menyimpan kader-kadernya jangan sampai menyakiti rakyat,” pungkas Agus.
Agus juga mengatakan bahwa pihaknya kan memasang spanduk terkait protes atas kader partai yang sewenang-wenang. Pun ia akan menyampaikan aksi ke DPP PAN di Jakarta jika aksinya di DPW PAN jabar tidak mendapat tanggapan. (*)
