BANDUNGSATU.COM – Forum Peduli KBB mengirimkan karangan bunga ke Kejaksaan Agung RI, Jumat (03/10).
Koordinator Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Bandung Barat, Agus Satria mengatakan penyampaian karangan bunga ini sebagai bentuk kepedulian masyarakat Bandung Barat.
“Pengiriman karangan bunga ini sebagai bentuk konsistensi kami terhadap Kejaksaan Agung RI dalam penindakan korupsi di Indonesia bersama aktivis anti korupsi, LSM yang dihimpun Forum Peduli KBB,” kata Agus.
“Kami berharap pada Jaksa Agung RI, Burhanudin ikut mendukung pengusutan di Bandung Barat terhadap AZH seperti tuntutan kami di Kejati Jabar 17 September lalu, dikarenakan isu atau informasi yang beredar. AZH mengaku dekat dengan Jaksa Agung, apakah dikaitkan dengan asal daerah atau memang salah satu kediamannya ada di KBB” imbuh Agus.
Agus mengaku bahwa warga KBB sudah merasa kecewa dengan pemimpin dan legislatif di Bandung Barat. Ia mengatakan situasinya saat ini sudah sangat darurat.
“Kami berharap pada Kejagung RI yang hari ini menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi, salah satunya kami menaruh harapan pada Jaksa Agung Burhanudin agar menunjuk Kejati Jabar untuk melakukan penyelidikan pada Sekda AZH dan juga para oknum anggota Dewan,” ungkap Agus.
Agus mengatakan bahwa informasi yang diterima para aktivis laporan mereka sedang diselidiki. Namun, melalui aksi pengiriman karangan bunga, diharapkan Kejagung bisa lebih fokus melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus di KBB tersebut.
“Yang dilaporkan itu kan banyak, seperti kasus Diskominfotik, Stunting dan lain-lain, ini harus segera dilakukan penyelidikan,” tukas Agus,”
“Masyarakat Jawa Barat insya Allah dukungan kepada Jaksa agung RI dalam pemberantasan korupsi tidak hanya korporasi, tapi para kepala pemangku kebijakan daerah juga harus diusut apabila terdapat penyalahgunaan wewenang salah satu nya Sekda,” imbuhnya.
Agus lebih jauh mengatakan, apa yang terjadi di Bandung Barat ini menandakan buruknya perencanaan, dan tidak adanya RJPMD sehingga arah pembangunannya tidak jelas. Artinya, lanjut Agus, user Jeje, tidak dapat mengarahkan, panglima Sekda untuk target pembangunan yang dikehendaki, malah lebih jauh tidak ada target atau malah RJPMD nya tidak ada target.
“Sehingga Sekda dengan leluasa bermain anggaran sendiri dengan oknum DPRD. Itulah dugaan sementara tentang tata kelola anggaran di Pemkab KBB,” kata Agus.
Agus juga mengatakan penghapusan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD KBB 2025 yang diajukan eksekutif ( Sekda KBB), bukan hanya soal teknokrasi, tapi soal legitimasi representasi.
Menurut Agus, pokir adalah saluran aspirasi rakyat yang disampaikan melalui wakilnya. Ketika pokir dihapus sepihak, yang terhapus bukan hanya angka anggaran, tapi harapan warga.
“Anggaran APBD perubahan 2025 KBB yang menjadi Bancakan antara eksekutif dan legislatif ini, menyebabkan kekacauan dalam penggarapnya, karena banyak disalurkan ke masyarakat melalui pokir Dewan KBB,” pungkas Agus. (*)
