BANDUNGSATU.COM – Kegiatan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Agama Kab. Bandung Barat menjadi tempat pelaksanaan kegiatan pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Tahun 2025 yang diikuti oleh 40 peserta dari unsur Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama, Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta para pendamping program pemberdayaan umat tingkat kecamatan. Acara dimulai dengan suasana khidmat melalui pembacaan ayat suci Al-Qur’an, yang memberikan nuansa religius dan penuh keberkahan.
Setelah itu, seluruh peserta berdiri untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud penghormatan kepada bangsa dan negara. Selanjutnya, ketua pelaksana menyampaikan laporan kegiatan, menjelaskan maksud dan tujuan program yang difokuskan pada penguatan kapasitas pendamping ekonomi umat di Kabupaten Bandung Barat.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Seksi Bimas Islam H.Didin Saepudin, S.Pd.I, MM, yang mewakili Plt. Kepala Kemenag KBB H. Mukti Hartono, S.Th.I Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya sinergi antara Kemenag, BAZNAS KBB, dan pemerintah daerah KBB dalam membangun kemandirian ekonomi umat.
Acara pembukaan ditutup dengan doa bersama agar kegiatan berjalan lancar dan memberikan manfaat luas. Pada sesi pemaparan materi, narasumber pertama, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat, Bu. A. Wewen Sarwenda, MM, membawakan topik “Pemaparan UMKM Sektor Usaha UMKM se-Kabupaten Bandung Barat: Merealisasikan Misi Amanah dalam Program Ekonomi Umat.” Ia memaparkan data bahwa terdapat lebih dari 58 ribu pelaku UMKM di KBB, yang tersebar di sektor kuliner, kerajinan, fashion, perdagangan, pertanian, peternakan, dan jasa. Materi kedua disampaikan oleh Wakil Ketua II BAZNAS KBB, H. Saiful Rachman, M.Ag, dengan tema “Menumbuhkan Ekonomi Umat.” Dalam paparannya, beliau menekankan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) tidak hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan konsumtif, tetapi juga harus diarahkan untuk program produktif yang mampu mendorong kemandirian masyarakat. “Zakat harus menjadi instrumen pemberdayaan, agar umat tidak hanya menerima, tetapi juga berdaya, mandiri dan naik kelas mustahik menjadi muzaki,” tegasnya. Sesi diskusi berlangsung interaktif, di mana peserta mengajukan pertanyaan seputar kendala pendampingan masyarakat, mulai dari akses permodalan hingga strategi pemasaran. Baik Dinas Koperasi UMKM maupun BAZNAS memberikan jawaban solutif, yang memotivasi peserta agar lebih bersemangat dalam mendampingi masyarakat. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara Kemenag, BAZNAS, dan pemerintah daerah, dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi umat yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat. (*)
