BANDUNGSATU.COM – Peristiwa pasien yang meninggal dunia di RSUD Cibabat, Kota Cimahi, viral di media sosial. Pasien tersebut diduga meninggal karena lambatnya penanganan medis. Bahkan, ada narasi yang menyebut lambannya penanganan karena pasien menggunakan BPJS.
Ketua DPRD Cimahi, Wahyu Widyatmoko mengkonfirmasi telah mengetahui ada peristiwa tersebut. DPRD pun akan segera memanggil pihak RSUD Cibabat untuk dimintai klarifikasi. Wahyu juga merespon narasi pelayanan RSUD yang disebut lamban dalam penanganan pasien BPJS. Dengan tegas, Wahyu mengatakan hal itu tidak boleh terjadi.
“Ini tidak boleh terjadi, saya orang yang tidak setuju, perbedaan pelayanan terhadap pasien umum atau BPJS,” kata Wahyu saat ditemui, Rabu (02/07).
Wahyu pun, menegaskan bahwa, rumah sakit tidak boleh melakukan diskriminasi dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Apalagi, RSUD Cibabat merupakan milik dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah.
“Pasien BPJS itu program pemerintah itu tidak boleh dipandang sebelah mata. Fungsi rumah sakit bukan untuk membedakan seperti itu, apalagi mencari keuntungan yang lebih. Tapi tugasnya melayani sebaik-baiknya pasien yang datang ke sana. Baik BPJS atau umum, toh semua ada aturannya. Tidak boleh dibeda-bedakan,” tandasnya.
Sebelumnya, DPRD Cimahi akan memanggil manajemen RSUD Cibabat untuk meminta klarifikasi soal pasien yang meninggal dunia karena penanganan yang diduga lamban.
Menurut Ketua DPRD Cimahi, Wahyu Widyatmoko, hal ini dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi atau tupoksi dewan.
“Sesuai dengan tupoksi pengawasan, kita akan lakukan pemanggilan terhadap RSUD Cibabat terkait dengan berita yang cukup viral itu,” kata Wahyu Widyatmoko saat ditemui, Rabu (02/07).
Ia, mengaku belum mengetahui kronologi utuh pasien RSUD Cibabat yang meninggal karena dugaan penanganan yang lamban tersebut. Meski begitu, Wahyu tak menampik jika isu-isu miring terkait pelayanan di RSUD Cibabat telah kerap muncul ke publik.
“Fungsi pengawasan kami akan dipakai untuk menindaklanjuti itu. Minimal kita klarifikasi kejadian seperti apa. Apakah sesuai dengan asumsi masyarakat karena keterlambatan, atau ada terkait dengan pihak lain, seperti BPJS. Kita dalami semuanya,” tandasnya.
