BANDUNGSATU.COM – Masyarakat Cilame, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, keluhkan susahnya mendapatkan gas elpiji isi 3 kg setelah Pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM, Bahlil Lahadalia memberhentikan penyaluran dari agen ke pangkalan dan penyalur seperti warung kelontong.
Pemberhentian itu dilakukan dengan alasan, untuk menyetabilkan harga di konsumen dengan harga murah
Kebijakan tersebut justru membuat gas elpiji 3 kg menjadi langka. Di pengecer, terutama warung-warung yang dekat dengan masyarakat, justru gas melon tidak tersedia hal itu membuat masyarakat langsung menuju pangkalan gas elpiji 3 kg dengan jarak yang sangat jauh dengan diharuskan membawa KTP.
Selain jarak yang jauh justru di pangkalan terjadi antrian yang sangat panjang sehingga membuat masyarakat semakin tidak nyaman dengan kondisi tersebut.
Hal ini diungkapkan oleh Isma (29) warga Kampung Cibuntu Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah KBB. Ia mengeluhkan susahnya membeli gas elpiji 3 kg di daerahnya.
“Biasanya beli gas 3 kilogram itu, dekat bisa beli di warung tetangga dengan harga Rp. 23 ribu, sekarang di pangkalan, sudah mah jauh. Harus antri ber jam-jam pula,” kata Isma.
Di daerahnya, kata Isma dari tanggal 1 Febuari sampai saat ini, setelah kebijakan pemerintah untuk menghapus pengecer ditarik, masih tetap kesulitan untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg.
“Adanya kelangkaan gas elpiji 3 kg, saya sekarang menanak nasi memakai magic com. Biasanya dimasak biasa pakai kompor gas,” kata perempuan yang berstatus sebagai ibu rumah tangga tersebut.
Isma dan kebanyakan masyarakat sebenarnya tidak mempersalahkan harga di eceran, meskipun lebih mahal dari pangkalan. Menurut Isma dan warga lain, yang terpenting adalah kemudahan akses untuk mendapatkan gas 3 kg tersebut.
“Jadi nggak usah harus mencari keliling keliling mencari gas 3 kg ke pangkalan yang jauh dan harus mengantri menghabiskan waktu dan tenaga,” pungkasnya.
Di sisi lain Kepala dinas Perindustrian dan perdagangan KBB, Riki Riyadi menampik terjadinya kelangkaan gas elpiji 3 kg ia mengaku disebut kelangkaan tersebut karena biasa tersedia di warung, namun saat ini tidak.
“Disebut kelangkaan di warung iya, karena dulu jalan seratus meter saja warga bisa dapat. Tapi saat ini pangkalan tidak bisa mensuplai ke warung karena regulasi. Di pangkalannya mah stoknya ada,” jelas Riki.
Riki sendiri mengatakan bahwa regulasi pangkalan tidak boleh menjual ke pengecer sampai saat ini belum dicabut secara resmi meski Presiden Prabowo sudah mengeluarkan instruksi untuk mengembaikan fungsi pengecer.
“Ongkoh sudah dicabut nih oleh presiden, kosong pengecer silakan menjual gas elpiji 3 kg lagi, tapi kenyataannya ini masih langka di warung. Nah soal ini bahasanya bagaimana, nanti saya koordinasi dulu ke Hiswana Migas,” kata Riki.
Ia akan memastikan apakah Hiswana Migas masih menunggu petunjuk lebih lanjut berupa surat resmi instruksi Presiden atau sejenisnya, yang nantinya akan ia informasikan lebih lanjut agar gas elpiji 3 kg tersebut bisa segera dapat dijual kembali di pengecer dan warung. (*)
