BANDUNGSATU.COM – Pemerintah Daerah Bandung Barat menggelar Kickoff Meeting Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026, Kamis (19/12).
Dalam sambutannya Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Ade Zakir Hasyim mengatakan, dimulainya proses penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026, merupakan persiapan bagi seluruh perangkat daerah di kabupaten bandung barat untuk menyusun Renja Perangkat Daerah, juga sebagai forum untuk menyelaraskan Kebijakan Nasional dan Provinsi dengan Kabupaten Bandung Barat dengan Visi Misi dan Janji Politik Kepala Daerah terpilih.
Ia berharap melalui tahapan penyusunan RKPD yang dimulai Kamis, akan teridentifikasinya isu strategis untuk Perencanaan Tahun 2026 yang akan dilanjutkan berupa desk dan analisis dari permasalah-permasalahan yang harus diselesaikan di Bandung Barat serta teridentifikasinya arah kebijakan untuk Tahun 2026 yang selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan daerah RPJPD, RPJMD maupun pusat dan Provinsi.
“Alhamdulillah tadi ada 3 narasumber yang memberikan paparan. Yang pertama prof Fernandes dari IPDN, dari Badan Gizi Nasional. Karena erat kaitan dengan program prioritas pak Presiden makan bergizi gratis. Terakhir dari Bappelitbangda provinsi. Semua itu kita undang untuk sinkronisasi dan pencerahan kepada kita kaitan dengan RPJMD 2026,” kata Ade Zakir.
“Prof Fernandes lebih menekankan bahwa membangun Kabupaten itu jangan melupakan desa. Jadi basicnya harus dari desa. Karena wajah desa itu wajah kabupaten. Juga menekankan kaitan kolaborasi dan juga menyampaikan beberapa contoh desa yang berhasil. Bumdes yang berhasil. Itu sejalan dengan yang disampaikan badan gizi nasional,” imbuh Ade Zakir.
Ade juga mengatakan bahwa program makan bergizi harus berisisan dengan BUMDes. Ia menginginkan bahwa supplier untuk dapur program tersebut berasal dari BUMDes. Dengan demikian, konsep tersbut bisa menumbuhkan perputaran ekonomi di Desa.
“Untuk penunjukan lebih pastinya kita menunggu lebih lanjut. Cuma tadi arahannya satu unit pelayanan atau dapur umum melayani sekitar 3.500 porsi. Itukan dari mulai anak sekolah, ibu hamil, balita,” jelas Ade.
Pada kesempatan tersebut Ade Zakir juga sempat menyinggung belum dtetapkannya Bupati Terpilih karena ada Sengketa Pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh karenanya program dan janji kampanye Bupati belum bisa dimasukan pada pembahasan awal tersebut.
“Jadi nanti dalam proses pelaksanaannya karena sampai dengan bulan Juni 2025 nanti visi dan misi janji politik dari bupati politik nanti masuk. Sampai sekarang belum ada transisi karena kita masih menghargai proses yang sedang berlangsung. Finis di Juni karena ini untuk RKPD tahun 2026. Yang 2025 sendiri kan nanti di bulan Februari kita juga revisi RKPD kita sama RPJMD. Karena masih teknokratis,” ungkap Ade.
Ditanya soal persiapan libur Natal dan Tahun Baru, Ade Zakir mengungkapkan pihaknya sudah melakukan rapat di Polres Cimahi. Menurut Ade tugas pokok pihaknya adalah menjaga kehidmatan uat yang merayakan Natal dan Tahun Baru.
“Persiapan Nataru tadi kami sudah rapat di Polres. Ada berbagai hal yang pertama barangkali dari pemerintah saya harus menjamin sodara-sodara kita yang melaksanakan Natal bisa melaksanakan dan melakukan perayaan itu dengan nyaman aman dan tentu bergembira. Nanti kami akan memastikan itu di tanggal 24 tentu kita juga ingin berkunjung melihat persiapan-persiapan kalau ada kesulitan dan halang barangkali kita bisa membantu teman-teman kita yang merencanakan Natal,” jelas Ade Zakir.
Ade juga mengatakan bahwa pihaknya dalam rapat Forkompimda di Polres Cimahi juga membantu dalam sisi keamanan. Ade mengaku pihaknya kan melakukan upaya-upaya preventif dalam menjaga keamanan pada Natal malam Tahun Baru.
“Dari sisi keamanan tadi coba koordinasi dengan pak Kapolres ada langkah-langkah nya. Memang dibentuk tim dan sekaligus diskusi terkait dengan Tahun Baru. Tahun baru pengamanan, karena kita kalau mengadakan acara ya tentu jangan sampai meresahkan. Jadi lihat dulu situasinya. Kita mungkin akan lebih banyak kearah hal-hal yang lebih menyejukkan ke masyarakat,” kata Ade.
Ia juga mengatakan bahwa untuk penyalaan kembang api, sepanjang masih dalam kondisi yang wajar, diperbolehkan. Yang lebih utama, menurut Ade, adalah pengaturan lalu lintas dan penumpakan para wisatawan di objek-objek wisata.
“Pesta kembang api? Hal yang wajar masih diperbolehkan. Tadi juga dibahas kaitan dengan masalah-masalah lalu lintas, tiketing dan lain sebagainya. Tempat wisata juga tadi dibahas,” pungkas Ade Zakir. (*)
