BANDUNG BARAT, BANDUNGSATU.COM – Pelatihan pengawasan partisipatif Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang diselenggarakan di Hotel Puteri Gunung, Jalan Raya Tangkuban Perahu, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), digelar selama tiga hari pada 19-21 Agustus.
Menurut Ketua Bawaslu KBB Riza Nasrul Falah Sopandi, para peserta pengawasan partisipatif, terdiri dari berbagai elemen masyarakat di Bandung Barat. Diantaranya organisasi kepemudaan, mahasiswa, organisasi perempuan, organisasi disabilitas dan organisasi pemantau pemilu.
“Hari ini menggelar sosialisasi dan pelatihan peserta pengawasan partisipatif. Ini lanjut setelah kemarin launching kampung pengawasan partisipatif. Setelahnya ada forum warga dan hari ini pendidikan pengawas partisipatif,” kata Riza kepada wartawan, Senin (19/08).
Dijelaskan Riza, pelatihan peserta pengawasan partisipatif tersebut digelar sebagai upaya untuk menjaga integritas demokrasi.
Riza mengatakan masyarakat menjadi mitra Bawaslu yang strategis dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024.
“Di setiap tahapan itu masyarakat bisa ikut berpartisipasi melakukan pengawasan. Terkait dengan coklit (pencocokan dan penelitian) data pemilih itu kan banyak yang tidak bisa terjangkau oleh kita. Karena keterbatasan SDM. Contohnya warga yang belum tercoklit itu bisa lapor ke kita,” ungkap Riza.
Riza juga menjelaskan, setelah diadakannya pelatihan pengawasan partisipatif, para peserta menjadi penyambung lidah Bawaslu di masyarakat dan turut aktif melakukan pengawasan di setiap tahapan Pilkada sampai pada hari pemungutan suara.
Riza pun mengungkapkan, pelatihan ini ditujukan pula untuk memberikan pemahaman langkah-langkah yang bisa dilakukan jika menemukan indikasi pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bandung Barat.
“Peserta pengawasan partisipatif akan diberikan fungsi untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran yang berpotensi terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Hasil identifikasi nya apakah ini mengandung unsur dugaan pelanggaran atau tidak,” katanya.
“Intinya silabus bahan materi yang akan diberikan kepada peserta lebih terarah. Ini merupakan upaya kita bahwa Bawaslu bersama semua elemen masyarakat terutama yang kita undang itu sama-sama bisa menjaga integritas demokrasi di Bandung Barat,” imbuh Riza.
Ditemui pada kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Ridwan Raharja mengatakan, dalam kegiatan pengawasan partisipatif ini terdapat beberapa materi yang diberikan kepada para peserta. Meliputi kerelawanan dan kecakapan dasar sebagai pengawasan partisipatif.
“Lalau pengawasan tahapan Pilkada. Kemudian analisis sosial dan pengembangan jaringan komunitas. Jadi kerelawanan itu masuknya pemahaman dasar. Kemudian memperkuat fungsi pengawasan partisipatif yang bisa dilakukan masyarakat,” kata Ridwan. (*)
