KAB.BANDUNG, BANDUNGSATU.COM – SD Negeri Cikapundung 1, Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, pada PPDB yang baru lalu hanya menerima 15 siswa baru. Ke lima belas siswa baru itu, semuanya lulusan taman kanak-kanak (TK) Sangkuriang yang lokasinya bersebelahan dengan SD yang berada di perbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Kepala SD Negeri 1 Cikapundung, Tjetjep Nurmansyah, mengatakan meski hanya mendapat 15 siswa, jumlah tersbut lebih banyak ketimbang siswa di kelas lainnya. Ia menyebut kelas dua SD tersebut hanya dihuni sebanyak 7 siswa, kelas tiga sebanyak 17 siswa, kelas empat sebanyak 9 siswa, kelas lima sebanyak 7 siswa dan kelas enam hanya sebanyak 7 siswa.
“Siswa baru jumlahnya lima belas, 13 dari TK yang disebelah dan duanya langsung masuk SD. Kalau yang sekarang ditambah siswa baru itu jumlahnya 62 siswa. Kalau yang lulusan kelas enam kemarin lumayan banyak 32 siswa,” ungkap Kepala SD Negeri 1 Cikapundung, Tjetjep Nurmansyah, Senin (15/07)
SD Negeri Cikapundung 1 ini lokasinya memang terpencil dari pemukiman. Masyarakat yang bermukim di sini hanya RW 07, Desa Cipanjalu. Penduduk yang bermukim di desa itu umumnya para buruh dan staf perkebunan Kina milik PTPN VIII. Jadi siswa yang bersekolah di sini memang untuk warga sekitar yang hanya terdiri dari 5 Rukun Warga.
Kesan seolah SD tersebut terletak di pelosok Bandung Barat semakin kental karena akses jalan yang masih berbatu. Jika dihitung jarak ke pusat kota Kecamatan, lokasi SD tersebut bahkan lebih dekat ke Kecamatan Lembang KBB. SDN Cikapundung 1 dikelilingi bukit yang ditumbuhi pohon Kina dan pohon Ekaliptus.
Bangunan sekolah tersebut terdiri dari 6 kelas dan satu perpustakaan. Dari ruangan-ruangan yang ada, kata Tjetjep, satu kelas digunakan sebagai ruangan guru. Dengan demikian, bangunan yang digunakan untuk proses pembelajaran hanya lima kelas.
“Tapi katanya perpus akan digunakan ruang kelas untuk kelas dua. Karena muridnya sedikit jadi lebih efektif dan efesien waktu aja proses belajarnya barengan semua,” kata Tjetjep.
“Tenaga pengajar juga cukup minim di sini, totalnya 9 orang termasuk kepala sekolah. Diantaranya 5 guru berstatus PNS 2 PPPK dan 1 honorer. “Guru PNS 5 termasuk bapa 1 jadi 6 ditambah PPPK 2 jadi ASN nya 8. Terus Honorernya satu orang. Jadi jumlahnya sembilan,” imbuhnya.
Pada awal tahun ajaran yang dimulai hari ini, belasan siswa baru tampak didampingi para orang tuanya, tengah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) hari pertama. Masa orientasi ini juga dipimpin oleh kepala sekolah sekaligus melakukan serah terima siswa dari orangtuanya.
“Tadi kegiatan MPLS diawali dengan upacara bendera. Setelah itu di ruang kelas kita adakan serah terima dari orang tua ke guru. Kita juga paparkan tentang sekolah ini kepada mereka lalu pengenalan antara siswa da gurunya,” kata Tjetjep.
Meski dengan siswa terbatas, Tjetjep mengatakan, di SDN Cikapundung 1 untuk tahun ajaran 2024/2025 sudah diterapkan kurikulum merdeka. Kendati demikian diakuinya masih dalam tahap uji coba, karena untuk beberapa kelas masih menggunakan kurikulum sebelumnya.
“Kurikulum tahun ini insyaallah full menggunakan kurikulum merdeka. Tapi tidak ada dipaksakan kalau memang tahun ini masih menggunakan kurikulum 13 tidak apa-apa untuk kelas tiga dan enam kalau di kota Bandung kan sebenarnya sudah semuanya dari 1-6. Tapi kemarin konsultasi kalaupun masih menggunakan kurikulum 13 juga tidak apa-apa,” ungkap Tjetjep.
SDN Cikapundung 1 tidak hanya terletak di tempat terujung Kabupaten Bandung, lebih dari itu, SDN tersebut juga tertinggal sarana prasarana pendidikannya. Diakui Tjetjep, ketersediaan buku pelajaran pun sangat terbatas, sehingga setiap mata Pelajaran, guru hanya memberikan satu buku kepada para siswa.
“Jadi baik dari sarana prasarana dan jumlah siswa memang sekolah ini tertinggal. Jadi tidak semua siswa memiliki buku pelajaran. Sedangkan untuk pembelian buku saja sudah berapa yang harus dikeluarkan. Untuk operasional saja kita harus pintar-pintar mengalokasikannya,” katanya.
Tjetjep mengatakan kondisi itu disebabkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dirasa tidak mencukupi untuk semua kebutuhan di sekolah yang ia pimpin. Untuk itu ia meminta pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan sekolah di pelosok seperti SDN Cikapundung 1.
“Itu kesulitan kami karena anggaran, kemudian pemenuhan kebutuhan buku pelajaran juga kan disesuaikan dengan keuangan. Saya berharap perhatian dari pemerintah daerah. Karena kami minim dana Bos untuk daerah terpencil mah mohon di bedakan jadi ada tambahan begitu. Kita kan belum bisa merealisasikan pemeliharaan sekolah, nah minimal ada tambahan untuk itu,” harap Tjetjep.
“Sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek BOS itu satu siswa untuk sekolah dasar itu Rp 960.000 untuk satu tahun di kali 60 jadi sekitar Rp74 jutaan untuk satu tahun. Satu semester itu Rp34 juta dibagi enam bulan itu diangka Rp5 jutaan satu bulan. Itu untuk uang operasional sekolah untuk pembayaran pegawai honorer, barang jasa seperti listrik internet,” jelas Tjetjep. (*)
