BANDUNG BARAT, BANDUNGSATU.COM – Pemerintah Daerah Bandung Barat mendapat undangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional hari ini, Selasa (02/04) untuk membahas soal tata ruang di Kabupaten Bandung Barat.
Pada acara yang sangat penting ini Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif disayangkan tidak datang. Kehadirannya diwakili oleh Sekretaris Daerah, Ade Zakir dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdaftar di lampiran dalam undangan serta Ketua DPRD KBB, Rismanto ikut hadir.
Acara yang diselenggarakan oleh kementerian ATR/BPN ini sangat penting bagi KBB karena mempertaruhkan harkat martabat KBB ke depan. Momen ini sebenarnya sangat baik, karena ada asistensi terhadap KBB, langsung oleh Kementerian.
Acara kementerian ATR/BPN ini dihadiri oleh RDTR seluruh Indonesia dan selalu dihadiri para Kepala daerah.
Info yang didapat Bandungsatu.com dari sumber yang tidak mau disebut namanya, Pj Bupati KBB, ternyata lebih mementingkan hadir dalam acara RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Bank Jabar yang waktunya bersamaan dengan acara yang digelar Kementerian ATR/BPN, Selasa (02/04). Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif tidak datang ke acara undangan ATR/BPN karena ada agenda dengan PJ Gubernur Jabar, Bey Machmudi dan Pj Bupati KBB dalam memberikan sambutan melalui zoom acara dengan kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN mengundang khusus Pj Gubernur Jateng dan Pj Bupati KBB
Acara yang digelar di Hotel Le Meridien tersebut digelar dengan memperhatikan surat Pj. Gubernur Jawa Tengah Nomor 650/0001099 tanggal 29 Januari 2024 tentange Permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, surat Pj. Bupati Bandung Barat Nomor 600.3.2.1/865/Bappelitbangda tanggal 25 Maret 2024 hal Permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044.
Sumber tersebut mengatakan acara itu juga digelar berlandaskan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang.
Dengan demikian memang sangat penting, karena membahas soal perencanaan aturan yang berdampak pada masyarakat luas.
Dari surat undangan yang ditunjukan sumber tersebut pada BandungSatu.com, tertulis bahwa peserta yang diundang untuk hadir tidak hanya kepala daerah kabupaten kota saja, namun juga sampai level Gubernur dan jajarannya.
Bahkan sejumlah pejabat di 13 Kementerian turut juga diundang dalam acara itu, diantaranya pejabat di lingkungan Sekretaris Kabinet, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Komunikasi Dan Informatika, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi serta pejabat di Kementerian Perindustrian. (*)
