BANDUNG BARAT, BANDUNGSATU.COM – Banyaknya pelaporan-pelaporan kepada Bawaslu usai pemilu diselenggarakan, menurut Majelis Pemuda Indonesia (MPI) KNPI Kabupaten Bandung Barat Lili Hambali Supriatna, perlu adanya kepastian. Lili menyayangkan adanya debat kusir antara sanksi administrasi atau yang lainnya.
“Yang lucunya kan ini ada pergeseran angka dari form D ke form C1, dan perintahnya itu harus dikembalikan. Ini kan seolah olah, tidak ada apa-apa. Padahal ini, orang dirugikan lho,” jelas Lili.
Menurut Lili, seorang calon legislatif dalam mencari satu suara pun membutuhkan pengorbanan. Sehingga PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan -red) tidak perlu mencari kesalahan dengan dalih human error, atau sirekapnya bermasalah. Ia mengatakan Ketua KPU mestinya harus menunjukan sikap terhadap permasalahan ini.
“Kami sebagai pemuda khawatir di pilihan kepala daerah akan terjadi hal semacam ini. Ini kan hajat besar. Pilkada menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bandung Barat, uang rakyat Bandung Barat, yang nanti dipertaruhkan pada PIlkada November mendatang, jadi tolong instrospeksi diri, untuk para Komisioner KPU,” tegas Lili.
Lili sendiri mengatakan bahwa sebagai manusia tentu human error itu ada. Tapi hendaknya jangan dibuat atau diada-adakan.
“Kalau perilaku penyelenggara seperti ini, tidak mau ketransparanan, tidak merubah pola dan gaya penyelenggara, apalagi menentukan lembaga eksekutif. Kalau penyelenggara tidak mau menerima masukan dari pemuda dan masyarakat, mau jadi apa? Sementara KPU lah yang membidani dan melahirkan pemerintahan daerah yang syah melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada),” tukas Lili.
Menurut Lili apa yang terjadi dengan pergeseran suara caleg tersebut adalah sebuah perilaku oleh karenanya KPU harus mengklarifikasi pada publik soal apa yang terjadi.
“Apakah ini diperintah, atau human error saja. Ini kan belum dijelaskan oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat,” imbuh Lili.
Apapun yang terjadi, Lili Hambali Supriatna berharap peristiwa tersebut benar-benar human error dan tidak ada usur transaksi politik.
“Ya mudah-mudahan ini sih human error tidak ada upaya-upaya transaksional atau upaya suap,” pungkas Lili. (*)
