BANDUNG BARAT, BANDUNGSATU.COM – Dua elemen masyarakat di Bandung Barat menolak kehadiran Bacapres dari Koalisi Perubahan, Anies Rasyid Baswedan pada acara yang rencananya Digelar di Lapangan Warung Awi, Desa Bongas, Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat pada 8 OktOber mendatang.
Acara sendiri bertajuk “Anies-Muhaimin, BabarengaN keur Perubahan,” direncanakan dihadiri langsung Bacapres yang diusung Partai Nasdem, PKS dan PKB tersebut.
Dua elemen masyarakat yang menolak adalah Komunitas Swadaya Cililin Bersatu (KSCB) dan Himpunan Masyarakat Nasionalis Cililin (Himanci).
Pernyataan sikap kedua elemen masyarakat tersebut dituangkan dalam rilis yang disampaikan pada, Kamis (05/10).
Narahubung KSCB Nanang Suhaya dalam rilisnya menyatakan bahwa pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa dan penyampaian pada hari Sabtu (07/10) dengan terlebih dahulu menyampaikan izin pada Polres Cimahi dan Polsek Cililin.
Rencanana aksi penyampaian pendapat akan digelar di depan Pemda Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua Km.2, Kec Ngamprah, Kab. Bandung Barat. Tuntutan yang disampaikan adalah meminta Pj Bupati KBB Arsan Latief, untuk tidak membiarkan ekploitasi politik yang memanfaatkan isu keagamaan.
“Kami meminta secara keras kepada Bapak Drs. Arsan Latif, M.Si. (Pj. Bupati Bandung Barat) agar tidak membiarkan kegiatan eksploitasi masyarakat Cililin melalui safari politik yang memanfaatkan isu keagamaan dalam kampanye, karena hal tersebut dapat memicu benturan antar kalangan masyarakat Kabupaten Bandung Barat terutama masyarakat Cililin. Selain itu, rencana kegiatan safari politik tersebut termasuk pelanggaran aturan tahapan Pemilu yang belum saatnya,” ungkap Nanang dalam rilisnya.
KSCB juga menyatakan dengan tegas menolak perizinan kegiatan safari politik Bacapres RI a.n. Anies Baswedan dengan memanfaatkan politik identitas terhadap masyarakat Cililin di Lapang Warung Awi, Desa Bongas, Kecamatan, Cililin, Kabupaten Bandung Barat.
Tidak sampai di situ, KSCB juga meminta agar pemerintah daerah mengevaluasi para pihak yang memberi izin atas Kegiatan tersebut.
“Kami menuntut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengevaluasi pihak-pihak yang mengizinkan kegiatan safari politik Bacapres RI a.n. Anies Baswedan yang belum masuk dalam tahapan Pemilu dengan memanfaatkan isu keagamaan terhadap masyarakat Cililin,” tegas pernyataan KSCB.
“Kami memohon segera hentikan perizinan kegiatan safari politik Bacapres RI a.n. Anies Baswedan yang belum masuk dalam tahapan Pemilu dengan memanfaatkan isu keagamaan terhadap masyarakat Cililin atau sama saja Pemda Kab Bandung Barat mengizinkan kegiatan yang melanggar aturan dan menyimpang dari Pancasila dan sikap Nasionalis Bangsa,” imbuh KSCB.
Mereka pun menyatakan apabila tuntutan yang disampaikan tidak segera ditindaklanjuti, maka KSCB akan melaporkan tindak pelanggaran ini kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dan Bawaslu Provinsi Jabar selaku lembaga pengawas Pemilu.
Mereka pun mengatakan bahwa pihaknya adalah masyarakat yang akan terus mengawal pesta demokrasi di Indonesia yang jujur dan adil, serta mendukung kelancaran tahapan Pemilu 2024.
Tuntutan yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh HIMANCI yang juga akan menggelar aksi penyampaian pendapat di Kantor Pemda KBB
Selain tuntutan yang sama, seperti yang disampaikan KSCB, HIMANCI memohon agar Pj. Bupati Bandung Barat dapat menerima dan membaca aspirasi elemen masyarakat tersebut. “Ini sebagai bentuk komitmen bersama bahwa Pemda Kab Bandung Barat tetap netral dan bekerja sesuai dengan aturan hukum maupun UU kepemiluan yang berlaku,” tulis pernyataan HIMANCI yang disampaikan narahubungnya, Sumirad. (*)
