Pj Bupati Bandung Barat Pilihan Kemendagri Mulai Dapat Dukungan

Beredar profil Pj Bupati Bandung Barat yang akan ditunjuk oleh Kemendagri untuk menggantikan Bupati Hengki Kurniawan yang akan berhenti tanggal 20 september 2023. Foto/Istimewa

BANDUNG BARAT, BANDUNGSATU.COM – Penunjukan Arsan Latif ramai diperbincangkan sebagai PJ Bupati Bandung Barat, yang ditunjuk oleh Kementrian Dalam Negeri, mulai mendapat dukungan, baik dari kalangan elemen masyarakat dan ASN di lingkungan Pemda Bandung Barat.

Padahal sebelumnya terlihat gencar pemasangan spanduk di setiap sudut jalan yang isinya penolakan PJ yang berasal dari Pemerintah Pusat, menyusul masing masing kandidat yang diajukan oleh Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, tidak satupun yang disetujui oleh Kemendagri, seperti Sekda KBB Ade Zakir, Kadinsos Jabar dr. Dodo Suhendar dan Kadisdik Jabar Wahyu Mijaya yang semuanya “tumbang.”

Terlepas dari mulai munculnya pro dan kontra serta dukungan terhadap Arsan Latief, sampai saat ini pun masih ada elemen masyarakat yang tidak puas dengan akan penunjukannya sebagai PJ Bupati KBB.

Sampai saat ini, masih ada pendukung PJ Bupati yang diajukan Gubernur Jabar, merasa optimis jagoannya bisa dilantik jadi PJ Bupati KBB. Padahal, Kemendagri sudah menggadang gadang Arsan Latif lah yang ditunjuk sebagai PJ Bupati.

Profil dan foto PJ Bupati KBB sendiri, saat ini mulai terlihat sudah beredar di sejumlah WAG elemen Masyarakat maupun lingkungan ASN Pemda Bandung Barat.

Di sisi lain, Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan meminta agar siapa pun PJ yang akan menggantikannya, selepas masa tugas sebagai Bupati Bandung Barat, tetap dihormati dan dicintai agar Pembangunan di Bandung Barat tetap bergeliat.

“Yang tidak kalah penting adalah, siapapun yang menjadi PJ. Apakah itu usulan Gubernur ataupun pilihan Mendagri, saya berharap semua pihak mendukung. Semua pihak mencintai pemimpin selanjutnya. Semua pihak ikut mendoakan dan juga bergontong royong untuk Bandung Barat,” kata Hengki pada pewarta, di sela-sela peresmian jalan di Gununghalu, Minggu (10/09).

Sementara itu, tokoh Bandung Barat dan juga mantan anggota DPRD KBB, Haji Jajang Solihin mengaku sosok Arsan Latif, adalah orang yang tepat. Ia optimis dengan kinerja Arsan yang paham betul dengan pemerintahan karena meniti karir dari tingkat kelurahan.

“Kita optimis dengan track record beliau yang mulai meniti karir dari tingkat kelurahan sampai ketingkat paling atas saat ini, akan mampu membenahi KBB dan membangun pondasi yang kuat untuk bupati definitif kedepan. Dan para anggota dewan akan memberikan masukan dan bisa bekerja sama dengan PJ Bupati,” kata Jajang, ketika ditemui dikediamannya di Cisarua Kamis (14/09).

Selain memiliki pengalaman Jajang mengatakan, Arsan sangat agamis, sesuai dengan budaya masyarakat KBB dan sesuai pula dengan visi misi KBB.

“Apalagi beliau sangat religius, sesuai dengan masyarakat KBB yang religius, selaras pula visi misi Akur,” jelas Jajang.

Di tempat terpisah, Sekretarias Daerah Bandung Barat, Ade Zakir Hasim, meminta Satpol PP KBB menertibkan spanduk-spanduk yang isinya dipandang tidak kondusif, dan provokatif terkait akan segera bertugasnya PJ Bupati Bandung Barat, menggantikan Hengki Kurniawan pada 20 September mendatang.

“Jangan terlibat ke dalam konflik, itu wilayah keputusanya Kemendagri. Saya juga sudah saran ke Satpol PP untuk kondusifitas wilayah. Spanduk-spanduk seperti itu sudah saya perintahkan untuk ditertibkan intinya begitu, pak,” kata Ade pada para pewarta, Selasa (12/09)

Ade meminta agar siapa pun PJ yang ditugaskan, tetap dihormati. Karena aturannya memang harus patuh dan tidak bisa dibantah atau ditolak.

“Siapa pun yang ditugaskan oleh Kemendagri, kita harus tegak lurus. Harus fatsun ke siapapun. Kita harus mengamankan keputusan yang terbitan Kemendagri Kita ini kan NKRI, pak, gak mungkin kita membantah menolakkan dan sebagainya,” tambah Ade.

Ade juga berpesan agar ASN tidak terpengaruh dengan isu macam-macam. Karena ASN tidak memiliki kapasitas dalam memilih atau menolak Pj yang nantinya akan ditunjuk melanjutkan tongkat kepemimpinan Hengki Kurniawan.

“Ya kalau riak-riak di kalangan ASN kan selalu siapa itu ini dan sebagainya. Jadi ASN memang gak usah terpengaruh. Jangan terpenaruh oleh isu PJ dari Kemedagri dari DPRD. Siapa pun yang ditugaskan oleh Kementerian Dalam Negeri, kita harus tegak lurus dan patsun. Kita tidak dalam kapasitas menolak, apalagi kita mengusulkan keinginan kita,” tegas Sekda Ade Zakir.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *